Pemkot Makassar hadirkan program Tamasya Mulia untuk pengasuhan dan edukasi anak

Jumat, 22 Mei 2026 21:53 WIB

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly memimpin rapat lanjutan terkait Tamasya Mulia di Makassar, Jumat (22/05/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar menghadirkan program Taman Pendidikan Anak Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Mulia sebagai wadah untuk pengasuhan berkualitas dan edukasi anak.

Pemkot Makassar menargetkan Tamasya Mulia mulai beroperasi pada Juni 2026 yang rencananya diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

“Visi dari program ini adalah bukan sekadar menitipkan anak, tetapi juga mendidik anak. Karena itu, kita membutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas dan sertifikasi yang baik,” ujar Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly saat memimpin rapat lanjutan terkait Tamasya Mulia di Makassar, Jumat.

Rapat tersebut membahas skema operasional Tamasya Mulia yang akan ditempatkan di salah satu ruangan Gedung Balai Kota Makassar.

Program ini disiapkan sebagai layanan penitipan anak bagi pegawai yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengasuhan, tetapi juga memberikan pendidikan dan stimulasi tumbuh kembang anak.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, menjelaskan tantangan utama program tersebut terletak pada kebutuhan SDM profesional yang harus diimbangi dengan dukungan anggaran operasional yang memadai.

“Kalau hanya penitipan biasa tentu berbeda. Di Tamasya Mulia ada beban tambahan, yakni memberikan edukasi dan pendidikan kepada anak selama dititipkan. Karena itu, harus ada mata anggaran yang jelas untuk membiayai tenaga pengasuh dan pendidiknya,” kata dia.

Dalam rapat itu, muncul sejumlah usulan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Masing-masing OPD diminta menunjuk tiga pegawai yang dapat membantu operasional awal Tamasya Mulia sambil menunggu skema permanen disusun.

Zulkifly juga meminta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar melakukan kajian terkait kebutuhan operasional, standar layanan, sarana prasarana, rasio pengasuh anak, hingga proyeksi kebutuhan anggaran jangka panjang.

Selain itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji kemungkinan penempatan SDM melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mendukung operasional Tamasya Mulia.

Menurutnya, tahap awal pelaksanaan harus fokus pada pemenuhan standar dasar pelayanan sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran sebagai fondasi keberlanjutan program.

“Kita tidak boleh hanya berpikir program ini berjalan dulu tanpa perencanaan yang jelas. Yang paling penting adalah perencanaan dan penganggaran jangka panjangnya harus disiapkan dari sekarang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyatukan persepsi terkait model layanan, dukungan sumber daya manusia (SDM), hingga skema penganggaran program.

Dinas Pendidikan diminta menyiapkan dukungan tenaga pendidik PAUD, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diarahkan untuk mendukung layanan konseling dan pengasuhan anak.