Satgas Sulsel dan Bapanas perkuat pengawasan harga minyak dan beras

Minggu, 1 Maret 2026 22:36 WIB

Suasana Rapat Koordinasi Satgas Pangan Sulsel dan Bapanas terkait pengawasan pangan di Makassar, Minggu,(1/3/2026).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (.)

Makassar (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) perkuat pengawasan harga kebutuhan pokok khususnya minyak dan beras agar tidak dijual di atas ketentuan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira di Makassar, Minggu, menegaskan pengawasan pangan harus diperkuat terutama pada komoditas strategis.

Distribusi minyak goreng melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata sebagai langkah rutin untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.

“Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut,” ujar dia pada rapat koordinasi Satuan Tugas Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional di Polda Sulawesi Selatan.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel M Ilyas di Makassar, Minggu, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Ia menyebut Gubernur Sulsel cepat menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan.

Menurut dia, Pemprov Sulsel telah menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota dan mendorong bupati agar penyaluran beras SPHP menjangkau hingga tingkat kecamatan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan, menambahkan pengendalian harga memerlukan komitmen kuat lintas sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium atau khusus untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan," ujar dia.

Hermawan menegaskan, rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan di Sulsel.

"Rakor ini penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pangan yang beredar aman serta memenuhi standar mutu,” katanya.