Kisruh seleksi Paskibara di Sulsel keluarga Cathlyn legowo

Rabu, 3 Juni 2026 19:29 WIB

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) terkait kisruh proses seleksi Paskibraka tingkat nasional di Ruang Rapat Paripurna Kantor sementara DPRD Sulsel, pada Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Sekretariat DPRD Sulsel.

Makassar (ANTARA) - Keluarga Cathlyn Yvaine Lesmana, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan legowo atas keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak meloloskannya untuk menjadi anggota Paskibraka di Istana Merdeka pada upacara bendera HUT Kemerdekaan RI tahun ini.

"Mewakili dari orang tuanya. Sudah disampaikan dari RDP (rapat dengar pendapat) bahwasanya, kami dari kantor hukum atau pun orang tua dari Cathlyn sudah menerima semua hasil keputusan dari BPIP Pusat," kata penasihat hukumnya Sunarto Eko Tomo di Makassar, Rabu.

Menurutnya, meski hasil yang dikeluarkan BPIP memastikan kliennya tidak lolos ke Istana Negara, maupun hasil RDP terkait kisruh seleksi Paskibraka di Kantor DPRD Sulsel masih mengkaji persoalan itu, namun akhirnya Pemerintah Provinsi tetap mengakomodir.

"Kami tidak mempermasalahkan. Cathlyn dan Mevi (rekannya) pun sudah terpilih juga menjadi Paskibraka di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan untuk pengibaran nanti di 17 Agustus 2026. Itu saja," paparnya.

Berkaitan isu yang beredar bahwa Cathlyn tidak diloloskan karena berasal dari etnis Tionghoa, pihaknya menegaskan isu tersebut tidak benar dan diduga sengaja dihembuskan untuk memprovokasi serta menciptakan kegaduhan.

"Itu adalah hal-hal yang tidak benar. Jadi, kami berharap ke depan buat panitia, semoga proses seleksinya bisa lebih baik lagi. Kami pun dari keluarga besar mendukung sepenuhnya putra-putri daerah dan teman-teman Cathlyn yang sudah terpilih menjadi Paskibraka di Istana," tuturnya menambahkan.

Sementara, Ketua Generasi Muda Indonesia Tionghoa (Gema Inti) Makassar Irvan menyatakan, pihaknya sejak awal mengawal proses seleksi hingga viral di media sosial dari hasil seleksi tersebut. "Kami mengamati dan menemani adik-adik dengan orang tuanya supaya jangan syok. Kita melihat kekecewaan pasti ada," katanya.

Soal isu etnis, ia enggan merespons itu karena diduga sengaja dihembuskan orang tidak bertanggungjawab membuat suasana makin tidak kondusif. Pihaknya menginginkan dalam seleksi ada transparan maupun keterbukaan agar tidak dipersoalkan.

"Kami tidak masuk dalam ranah soal etnisitas atau apa segala macam. Kami hanya inginkan adanya keterbukaan, karena dalam Undang-undang dasar sudah dijamin. Soal diskriminasi nggak boleh ada. Jadi, kami percaya bahwa awalnya itu mestinya jalan, tapi semua ada hikmahnya," tutur dia.

Ketua Generasi Muda Indonesia Tionghoa (Gema Inti) Makassar Irvan (tengah) menyampaikan aspirasi didampingi Ketua Perhimpunan Tionghoa Sulsel Yongris Lao (kiri) dan disaksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Bustanul Arifin (kanan) saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait kisruh proses seleksi Paskibraka tingkat nasional, di Ruang Rapat Paripurna Kantor sementara DPRD Sulsel, pada Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/HO-Dokumentasi Sekretariat DPRD Sulsel)

Diberikan beasiswa ke luar negeri

Walaupun Catelyn gagal menjadi anggota Paskibraka di tingkat nasional, namun tetap diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Sulsel menjadi bagian Paskibraka tingkat provinsi di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2026. Selain itu, Catelyn diberikan beasiswa ke luar negeri.

"Kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa juga berinisiatif untuk memberikan beasiswa. Itu bagian dari untuk menetralisir keadaan, karena keputusan mungkin bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kami mau menjaga, supaya bagaimana adik-adik kita ini jangan patah semangat," kata Ketua Perhimpunan Tionghoa Sulsel Yongris Lao.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Bustanul Arifin menekankan di sela RDP kemarin, proses seleksi Paskibraka tingkat nasional dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme serta tidak berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Titipan pesan Pak Gubernur bahwa kami meyakinkan kegiatan ini substansinya adalah seleksi, bukan terkait dengan rasisme, suku, agama, dan lainnya. Poin-poin seleksi yang perlu kita kedepankan. Apa pun hasil rekomendasi nanti, akan kami tindak lanjuti sesuai peraturan pemerintahan," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo dalam RDP menyampaikan, pihaknya telah mengundang Ketua BPPI Pusat untuk hadir secara virtual, namun berhalangan. Meski demikian, RDP ini dihadiri Kesbangpol Sulsel, panitia seleksi, DPPI, peserta seleksi, pendamping peserta, maupun pihak sekolah.

"Untuk rekomendasi masih kita rumuskan untuk diteruskan ke Pemprov Sulsel, serta akan diteruskan ke BPIP terkait permasalahan seleksi Paskibraka ini supaya ada evaluasi dan bisa jauh lebih baik lagi ke depan," katanya menambahkan.