Gebyar perizinan gratis Sulsel 2015

Selasa, 28 April 2015 14:10 WIB

"Melalui Gebyar Perizinan Gratis se-Sulsel diharapkan terbentuk `image` bahwa perizinan itu tidak serumit seperti yang dikira selama ini...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurut rencana bakal menyelenggarakan Gebyar Perizinan Gratis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan Presiden Joko Widodo.

Kegiatan tersebut direncanakan Rabu (29/4), namun berdasarkan evaluasi ada delapan kabupaten yang belum siap sehingga diundur pada Kamis (7/5).

Dalam rangka persiapan acara tersebut sudah diselenggarakan beberapa kali rapat diantaranya rapat koordinasi persiapan Gebyar Perizinan Gratis 2015 di Kantor BKPMD Sulsel di Makassar, Rabu (22/4) dan rapat di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (28/4) yang diikuti mitra terkait.

Pada saat gebyar tersebut akan diberikan sejumlah layanan secara gratis yakni Surat Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kemudian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi keluarga tidak mampu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo mengatakan, Gebyar Perizinan Gratis 2015 merupakan wujud orientasi service (pelayanan), bukan lagi orientasi power (kekuasaan).

"Melalui Gebyar Perizinan Gratis se-Sulsel diharapkan terbentuk `image` bahwa perizinan itu tidak serumit seperti yang dikira selama ini," katanya.

Dengan adanya kegiatan itu pihaknya ingin mengubah image dari orientasi power (kekuasaan) menjadi orientasi servis (pelayanan).

Gebyar Perizinan Gratis akan membuka ruang dan peluang mendapatkan izin gratis bagi masyarakat umum dan pelaku UKM pada khususnya.

Terkait dengan akses UKM yang selama ini sulit mengakses modal dari perbankan, karena dianggap harus berhadapan dengan lembaga formal, maka melalui kegiatan itu perbankan akan didekatkan dengan UKM sehingga dapat dirasakan sebagai lembaga nonformal yang mudah diakses.

Menyinggung masih adanya delapan kabupaten/kota di Sulsel yang belum siap mengikuti Gebyar Perizinan Gratis itu, Irman mengatakan, sebenarnya siap hanya saja perkembangannya belum seperti daerah lainnya yang sudah menyiapkan diri dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dampingan USAID Kinerja.

Adapun delapan kabupaten/kota yang belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan menyambut Gebyar Perizinan Gratis 2015 itu adalah Kabupaten Bulukumba, Selayar, Toraja, Bone, Luwu Timur, Gowa, Kota Parepare dan Palopo.

Stimulan UKM

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa program Gebyar Perizinan Gratis yang akan digelar pada 7 Mei mendatang merupakan bagian dari upaya memberi stimulan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"UMKM tidak boleh dibiarkan begitu saja, mereka tidak bisa maju jika tidak diberi stimulan. Dalam kegiatan ini, diberikan ruang penyelesaian masalah perizinan bagi UMKM," katanya.

UMKM, kata gubernur, sangat penting untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas karenanya perhatian yang serius perlu diberikan untuk mendukung UMKM.

"UMKM ini penting dan menjadi jawaban bagi tantangan kelesuan ekonomi kita," tegas gubernur.

Mengingat strategisnya kegiatan ini, gubernur dua periode tersebut berharap kegiatan ini dapat dibuka oleh Presiden Jokowi.

Gebyar Perizinan Gratis ini akan digelar secara serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Karenanya, gubernur juga berharap dukungan para bupati dan wali kota di provinsi ini.

Dalam Gebyar Perizinan Gratis ini selain mengeluarkan izin dasar, pihaknya juga akan mengelurkan izin-izin strategis seperti izin rumah sakit.

Gebyar Perizinan Gratis ini akan mempertemukan masyarakat dengan pihak perizinan, pajak, perbankan, bahkan imigrasi.

Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan bursa kerja dengan 1.323 lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan terkemuka.

"Para pencari kerja juga dimungkinkan mengambil kartu kuning pada bursa kerja ini," katanya.

Sementara itu salah seorang pelaku UKM, Ilham NP, menyesalkan bahwa yang bakal dikasih perizinan gratis hanyalah usaha yang di gang-gang atau lorong-lorong.

"Saya sudah cek di Perijinan Pemkot Makassar ternyata hanya lorong-lorong saja. Kalau bukan lorong mesti bayar Rp500 ribu. Bahasa promosi-nya tak sesuai," kata pemilik usaha Es Creamos di Mall Ratu Indah tersebut.

Sulsel Progresif

"Chief of Party" Kinerja United States Agency for International Development (USAID) Elke Rapp menilai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah provinsi yang paling progresif dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Dibandingkan dengan wilayah dampingan Kinerja USAID yang lain, Sulsel adalah yang paling progresif," kata Elke.

Sulsel misalnya, kata Elke, adalah satu-satunya wilayah yang memiliki Forum PTSP. Forum tersebut beranggotakan PTSP dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel dan merupakan forum berbagi informasi dan inovasi dalam pelayanan PTSP.

"Selama ini komitmen dan dukungan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota juga sangat baik," tambahnya.

Hal yang senada diungkapkan oleh Koordinator Provinsi Kinerja USAID Ahmar Djalil, progres pesat provinsi ini, kata Ahmar, terbukti dari terpilihnya PTSP Kabupaten Barru sebagai finalis United Nations Public Service Awards yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kabupaten Barru adalah kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang terpilih menjadi finalis dalam ajang bergengsi tersebut," jelasnya.

Meski mengakui bahwa PTSP di provinsi ini sudah jauh lebih baik, Ahmar mengatakan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan tersebut.

"Diantaranya adalah penyederhanaan dalam pengurusan izin paralel," ujarnya.

Inovasi lain yang akan dilaksanakan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di wilayah ini adalah program Gebyar Perizinan Gratis yang akan digelar pada 7 Mei mendatang. Dalam kegiatan ini, masyarakat akan diberi kemudahan dalam pengurusan berbagai jenis izin.

Kinerja USAID merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dalam penyediaan pelayanan publik.

Kinerja USAID mendampingi pemerintah daerah di Indonesia khususnya dalam tiga sektor kerja, yaitu, kesehatan, pendidikan, dan Penciptaan Iklim Usaha yang baik. Kinerja USAID bekerja di Provinsi Papua, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. E Sujatmiko

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.