Menteri PPN Tantang Daerah Usulkan Proyek KPBU

id menteri ppn, kepala bappenas, bambang brodjonegoro, proyek kpbu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

"Tantangan saya, usulkan satu KPBU untuk proyek infrastruktur kepada kami di Bappenas...
Makassar (Antara Sulsel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menantang pemerintah untuk mengajukan satu usulan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur prioritas.

"Tantangan saya, usulkan satu KPBU untuk proyek infrastruktur kepada kami di Bappenas, satu per provinsi sudah cukup," kata Bambang saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 di Makassar, Rabu.

Pihaknya yakin di setiap provinsi setidaknya terdapat satu proyek infrastruktur yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU.

"Selain pembangkit listrik, proyek infrastruktur lain yang dapat diusulkan misalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), atau bisa juga fasilitas transportasi perkotaan," jelasnya.

Ia mendorong Kota Makassar, misalnya, untuk mengatasi kemacetan dengan membangun angkutan cepat terpadu (Mass Rapid Transit).

"Masalah kemacetan tidak akan selesai dengan membangun jalan layang, dan jalan tol, ini sudah terbukti di Jakarta, solusinya adalah membangun transportasi massal," tutur Bambang.

Di Kota Makassar, lanjutnya, sub way mungkin terlalu mahal, tetapi bisa dibangun kereta api yang melayang sebagai moda transportasi massal.

"Kalau Kota Makassar mungkin merasa sulit, pemprov bisa menjadi penanggungjawabnya. Kota-kota besar harus mulai memikirkan masalah transportasi ini sebelum terlambat," tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat memanfaatkan berbagai kemungkinan pembiayaan untuk proyek infrastruktur khususnya pembiayaan swasta.

Sebagai informasi, KPBU sendiri memiliki empat skema proyek antara lain skema KPBU dengan penjaminan pemerintah, skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif dan dana dukungan tunai (viability gap fund), skema dengan pengembalian investasi melalui melalui "availability payment," dan skema KPBU dengan dukungan sebagian konstruksi.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar