Makassar Berkeinginan Bangun Kereta Api Layang

Selasa, 6 Juni 2017 10:51 WIB

Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan ingin membangun kereta api layang yang terintegrasi dengan jalan tol serta jalan arteri di bawahnya untuk atasi kemacetan.

"Makassar akan memiliki jalan tol baru, jalan arteri dan kereta api melayang yang ada di atasnya karena kemacetan di Makassar sudah cukup parah," ujar Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.

Ia mengaku jika semua program pembangunan yang akan dilaksanakannya sebagai bagian dari merealisasikan janji politiknya saat berkampanye di masa lalu.

"Makassar akan dua kali tambah baik jika program-program ini tetap dijalankan karena memang Makassar saat ini sedang dilanda `stroke` karena jumlah kendaraan yang keluar dengan perluasan jalan baru itu tidak seimbang," katanya.

Karenanya, Danny meminta dukungan semua pihak terutama masyarakat untuk mendukung programnya tersebut, apalagi warga yang sebagian lahannya terkena areal dari pembangunan infrastruktur tersebut.

"Salah satu yang selalu menjadi kendala dalam pembangunan itu adalah pembebasan lahan dan di mana-mana itu terkadang menjadi sedikit penghambat. Kita mau tidak ada yang dirugikan, makanya tidak ada ganti rugi yang ada adalah ganti untung," jelasnya.

Sebelumnya pada rapat koordinasi yang juga dihadiri dua camat yang wilayahnya, yakni Camat Tamalanrea Kaharuddin Bakti, dan Camat Biringkanayya Andi Syahrum Makkuradde, telah menyepakati lokasi ketiga proyek infrastruktur itu.

Kesepakatan yang lahir itu tentang peta garis antara jalan tol baru dan jalan arteri kota kawasan utara kota Makassar memiliki lebar 50 meter, serta jalan rel kereta api yang juga telah memperoleh kesepakatan.

Dinas Pekerjaan Umum Makassar ditugaskan segera memasang patok per 100 meter untuk memperjelas dan memudahkan kebutuhan pembebasan lahan atau hibah lahan.

"Realisasi dari kesimpulan rapat hari ini, Dinas PU segera memasang patok untuk lahan yang terkena jalur," kata Wali Kota Danny.

Sebagian besar lahan itu dihibahkan oleh pemiliknya, dimana ada lahan milik pemerintah (PIP) dan ada lahan milik swasta (Villa Mutiara dan Gudang 88).

Ketiganya bersepakat menghibahkan lahan demi kelancaran realisasi infrastruktur dalam kota.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.