ASP bersikukuh tolak ranperda RZWP3K Sulsel

id asp sulsel,tolak ranperda,rzwp3k,walhi sulsel,asmar ekswar,aliansi selamatkan pesisir

Direktur Walhi Sulsel Asmar Ekswar (kiri) memberikan pemaparan terkait penolakan Ranperda RZWP3K Provinsi Sulsel saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (5/3). (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Sejumlah lembaga masyarakat sipil tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan bersikukuh menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulsel.

"Kami tetap meminta alokasi ruang tambang laut Pasir dalam Ranperda RZWP3K Provinsi Sulsel dihapus, karena diduga akan menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat tidak mendapat keuntungan apa-apa," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Asmar Ekswar di Makassar, Senin.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Sulsel, pria akrab disapa Slash ini menyampaikan sejumlah permasalahan lingkungan termasuk dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan Reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) di perairan Pantai Losari jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

Menurutnya, reklamasi yang berjalan tersebut dengan menambang pasir laut di perairan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulsel, berdampak terjadinya abrasi di sekitar pemukiman warga sekitar pesisir pantai Galesong.

"Kami tetap mendesak segera menghentikan seluruh penambangan pasir laut di Perairan Takalar

. Menghentikan Seluruh kegiatan reklamasi di pesisir Sulsel terkhusus di Kota Makassar," paparnya dalam pertemuan itu.

Selain itu, alokasi ruang tambang pasir laut yang dimasukkan dalam Ranperda RZWP3K seluas 19.000 hektare di perairan Galesong bisa dipastikan aturan tersebut akan menambah kerusakan bagi lingkungan hidup, wilayah tangkap nelayan di Galesong berkurang hingga menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

Walaupun terdapat sejumlah perusahaan yang sudah memperoleh izin dari pemerintah provinsi, kata dia, namun setelah ditinjau lebih dalam, ternyata izin tersebut tidak didasari oleh aturan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian izin tersebut patut dinilai bermasalah atau menyalahi peraturan perundang-undangan. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti pihak kepolisian, kejaksaan dengan memeriksa pihak yang mengeluarkan izin.

Bahkan penambangan pasir laut di perairan Galesong seluas empat ribu hektare saja, sebut dia, sudah mengancam penghidupan nelayan, terjadi abrasi hingga merusak ekosistem laut, apalagi diberikan ruang seluas 19 ribu hektare di wilayah Sulsel.

Sejumlah perwakilan NGO seperti, Blue Forest, LBH Makassar, FIK Ornop dan lainnya juga menyebut Ranperda RZWP3K , sepakat harus dibahas secara khusus agar tidak ada dirugikan. Pendapat-pendpat bukan hanya NGO serta perwakilan akademisi beberapa kampus mesti diakomodir tidak harus mengikuti dinas terkait.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Provinsi Sulsel, Sulkaf S Latief dalam rapat itu sempat geram karena disebut menerima orderan dari pihak tertentu atau dalam hal ini pengembang reklamasi.

"Saya tegaskan Ranperda RZWP3K ini dibuat bukan karena orderan siapapun, ingat itu. Saya berani pertaruhkan jabatan ini kalau itu dianggap orderan. Ini perintah Undang-undang untuk mengatur dan mengelola potensi laut kita," ucapnya menimpali komentar perwakilan NGO dengan nada tinggi.

Dirinya juga berdalih tidak ada intervensi dari pihak manapun, Ranperda ini akan mengatur pengelolaan potensi laut. Selama aturan tidak ada, maka pihaknya tidak bisa melakukan tindakan.

Fachruddin Ragga selaku Ketua Pansus Ranperda RZWP3K saat memimpin rapat tersebut menengahi agar menangani persoalan dengan kepala dingin, meski suara keras tapi hati tetap tenang agar permasalahan bisa ditemukan sama-sama mencari solusinya.

"Kami berharap semua pihak baik NGO, perwakilan masyarakat Galesong, akademisi, dinas terkait, Otoritas Pelabuhan, Pelindo, pengelola Reklamasi CPI memberikan masukan positig agar semua berjalan dengan baik. Rapat Dengar Pendapat ini pembahasannya akan terus dilanjutkan, bukan hari ini saja," tambahnya.

Sebelumnya, ratusan warga Galesong Raya mendatangi kantor DPRD Sulsel untuk menyampaikan aspirasi dampak pengerukan, penambangan pasir laut di wilayahnya sehingga mengakibatkan abrasi serta mata pencaharian melaut pendapatan terus menurun karena air keruh.

Penambangan pasir laut tersebut dilakukan Kapal PT Boskalis Indonesia sebagai pemenang tender untuk kepentingan proyek Reklamasi dikerjakan Join Jasmin-PT Ciputra Grup seluas 157 hektare di depan anjungan losari. Rencananya hasil reklamasi itu 50 hektare diberikan Pemerintah Provinsi dan kota, sedangkan sisanya 57 hektare untuk kepentingan bisnis.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar