#AMANDEMEN UUD

Kumpulan berita amandemen uud, ditemukan 65 berita.

Polri dalam arsitektur negara demokrasi di era modern

Di tengah narasi bagaimana menanggulangi tindak kriminal dengan Artificial Intelligence, wacana menempatkan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri tampak terdengar asing. Bukan hanya ...

Ketua MPR Bambang Soesatyo tak hadiri panggilan MKD

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak menghadiri panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang ingin mengklarifikasi terkait adanya pernyataan soal amendemen UUD, yang dilontarkan ...

MKD akan meminta klarifikasi Bamsoet soal pernyataannya tentang amandemen UUD 1945

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal meminta klarifikasi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang dilaporkan atas pernyataannya terkait dengan fraksi yang mendukung amandemen Undang-Undang Dasar ...

Yusril: Ketidakpuasan atas hasil pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelesaian atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu dan hasilnya, khususnya soal pemilihan presiden, hendaknya diselesaikan di Mahkamah ...

Bamsoet : Desakan amandemen ke-5 UUD 1945 semakin kuat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengungkapkan desakan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 dari berbagai kalangan semakin menguat. Dalam ...

MPR dorong KPU mewajibkan anggota legislatif dapat pembekalan Pancasila

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan para anggota legislatif di tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI yang terpilih di Pemilu 2024, ...

Pengamat menilai putusan penundaan Pemilu 2024 tidak sejalan konstitusi

Pengamat politik dan hukum dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menghukum tergugat (KPU RI) untuk tidak melaksanakan ...

DPR dalami keterkaitan wacana penghapusan gubernur dengan amandemen UUD 1945

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa dirinya sedang mendalami apakah terdapat keterkaitan antara wacana penghapusan jabatan gubernur dengan upaya untuk mendorong terjadinya ...

Ketua MPR sepakat dengan pakar hukum bahwa PPHN perlu payung hukum kuat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyosepakat dengan opini pakar hukum tata negara YusrilIhza Mahendra, yang berpendapat bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus memiliki payung hukum kuat ...

Kedudukan Polri di bawah Presiden hasil reformasi dan sudah final

Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Jadi, bukan karena peristiwa pembunuhan pada Brigadir ...