#BADAN PERADILAN PILKADA

Pengamat pemilu dan demokrasi Endang Sari menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerahwajib menyiapkan anggaran pelaksanaan bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dua pilkada di ...

Belasan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Sulawesi Selatan diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim hukum ...

Mahkamah Konstitusi meningkatkan pemahaman partai politik soal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 melalui bimbingan teknis yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Senin (7/10) ...

Hiruk pikuk persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden2024 telah berakhir. Hakim Mahkamah Konstitusisebagai ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan dengan pemohon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan badan ...

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati memandang perlu Pemerintah membentuk badan peradilan khusus yang menangani persoalan dugaan pelanggaran dalam ...

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memaparkan lima strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih jujur, adil, dan demokratis. ...

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani ...

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pemerintah segera membentuk badan peradilan khusus sebelum pemilihan serentak nasional di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah segera membentuk badan peradilan khusus pilkada yang merupakan amanat Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang harus ...