#DRAF RANPERDA

Kumpulan berita draf ranperda, ditemukan 116 berita.

DPRD Majene Bantah Tudingan Lambat Tetapkan Ranperda

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Majene membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diserahkan eksekutif terlambat ...

Sekretaris Pansus Ranperda RTRW Majene Mengundurkan Diri

Sekretaris pansus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Adi Aksan, mengundurkan ...

Pemkab Serahkan Prolegda

DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, meminta Pemkab Majene segera menyerahkan program legislasi daerah (Prolegda) sebelum penyerahan Ranperda tentang Rencana ...

Sanksi Perda Rumah Kos Rp50 Juta

DPRD Kota Makassar segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pengaturan Rumah Kos 30 Desember 2011 melalui Rapat Paripurna yang dalam draf Ranperda ...

80 Persen Siswa tidak Fasih Baca Alquran

Hasil monitoring tim Pemantau Gerakan Pembelajaran Alquran menyebutkan, sekitar 80 persen siswa di Makassar tidak fasih membaca dan menulis Alquran. "Data pada 2007 ...

Wartawan Keluhkan Kinerja Humas DPRD Makassar

Sejumlah wartawan yang meliput di DPRD Makassar mengeluhkan kinerja Humas lantaran tidak profesional dalam menyalurkan informasi peliputan. "Humas tidak profesional ...

DPRD akan Kaji Ulang Ranperda Miras

DPRD akan mengkaji ulang usulan Pemerintah Kota Makassar yang akan melegalkan minuman beralkohol di bawah kadar 5 persen melalui draf Rancangan Peraturan Daerah tentang ...

Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tidak Jelas

Badan Pengurus Daerah Real Estate Sulawesi Selatan, menganggap pembangunan Kota Makassar tidak ada kejelasan. Sebab hingga saat ini Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah belum ...

Sulsel Segera Miliki Perda Perlindungan Pembantu

Provinsi Sulawesi Selatan segera memiliki peraturan daerah tentang perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang diprakarsai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. ...

Menkumham : 4.000 Perda di Indinesia Dibatalkan

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sebanyak 4.000 peraturan daerah dari 13.000 peraturan daerah di seluruh Indonesia dibatalkan karena tidak memenuhi kualifikasi ...