#LBH PERS

Sejumlah pemulung dan pemilik jasa pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Tamangapa, Antang meminta Pemerintah Kota Makassar mencarikan solusi terbaik menyusul aturan baru yang ...

Sejumlah warga yang tergabung dalam koalisi Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) memintalokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di ...

Lembaga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) mengungkappekerja di industri kreatif maupun jurnalis memiliki kerentanan risiko tinggi atas pekerjaannya, bahkan ...

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan menekankan perusahaan pers wajib menerapkan standarisasi kesejahteraan bagi pekerja dan jurnalisnya, termasuk pemenuhan ...

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan menyatakan dukungan solidaritas mengutuk perilaku penyerangan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ...

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menekankan perusahaan pers berkewajiban melindungi jurnalisnya apalagi berkaitan pemberitaan yang bersifat sensitif seperti kasus tambang, korupsi atau hal ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (DPW LBH-LIRA) Sulawesi Selatan Ryan Latief melaporkan pemilik klinik kecantikan Ressty Aesthetic Clinic terkait dugaan ...

Kementerian Pertanian (Kementan) menggugat Tempo secara perdata karena menganggap media massa nasional tersebut tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pers ihwal poster “Poles-Poles ...

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggugat PT. Tempo Inti Media, Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul "Poles-poles Beras Busuk" yang diunggah ...