#LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Kumpulan berita lembaga studi kebijakan publik, ditemukan 210 berita.

Akademisi: Putusan MA kurang sensitif terhadap perlindungan anak

Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Cekli Setya Pratiwi menilai bahwa Mahkamah Agung (MA) kurang sensitif terhadap perlindungan anak, karena membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga ...

LSKP : Plt gubernur dapat dorong perekonomian Sulawesi Selatan

Project Officer Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulsel, Salma Tadjang mengatakan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel pada Andi Sudirman Sulaiman yang sebelumnya adalah Wagub ...

Pengamat : Stimulus ekonomi akan tetap terjaga meski Gubernur Sulsel ditahan

Pengamat kebijakan ekonomi dari Lembaga Studi Kebijakan dan Media Publik di Makassar Dr H Hatita mengatakan, stimulus ekonomi Sulawesi Selatan tetap akan terjaga, meskipun Gubernur Sulsel HM Nurdin ...

Legislator Sulawesi Selatan dukung kebijakan PPKM tekan penyebaran COVID-19

Wakil Ketua DPRD Sulawesi SelatanSyahruddin Alrif mengatakan, legislator Sulsel mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerapkan ...

Arti kemenangan Joe Biden bagi kebijakan keuangan AS

Seorang Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS oleh beberapa jaringan televisi besar pada Sabtu (7/11/2020), mengalahkan petahana Partai ...

MADANI dukung tata kelola pemerintahan kolaboratif di Kota Makassar

Lembaga nirlaba MADANI mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif di Kota Makassar melalui pelibatan publik dan lembaga nonpemerintah. Hal itu mengemuka pada webinar yang ...

Mengapa kinerja KPK selama 6 bulan dinilai layak dapat rapor merah?

Berdekatan dengan momen pembagian rapor kenaikan kelas para pelajar di sejumlah sekolah, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) juga memberikan rapor kepada ...

Pemerhati : Buruh dirumahkan harus ada solusi yang tepat

Pemerhati masalah sosial Dr Hadawiah Hatita yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan Studi Media Publik mengatakan, harus ada solusi yang tepat bagi buruh yang dirumahkan karena perusahaan ...

Selangkah lagi revisi UU tentang KPK disahkan

Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan disahkan pada hari Selasa (17/9). Hal itu disampaikan ...

Koalisi kawal capim KPK nilai Pansel tidak dengarkan suara rakyat

Koalisi kawal calon pimpinan KPK 2019-2023 yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil menilai panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu tidak mendengarkan suara masyarakat. ...