#PAKAR HUKUM

Kejaksaan Republik Indonesia mendukung penuh peningkatan penerimaan devisa negara melalui peran Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Fahri BachmidmengemukakanIndonesia memiliki kompleksitas khususnya pada hukum tata negara termasuk polariasi politik ...

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Fahri Bachmid menegaskan menjadi seorang advokat atau pengacara diperlukan pengetahuan mumpuni apalagi berkaitan dengan ...

Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari baru-baru ini menyinggung arah dan positioning tiga lembaga penyiaran milik negara, yakniRRI, TVRI, dan LKBN ANTARA. Dalam wawancara di sebuah ...

Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wali Bupati Jeneponto Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby (Sarif-Qalby) menghadirkan saksi ahli yakni Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Aswanto dalam sidang ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memerintahkan jajaran stafnya untuk melibatkan pakar dalam mengkaji soal peluang dihapusnya "parliamentary threshold" atau ambang batas ...

Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ...

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan ...

Pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM)Rimawan Pradiptyomenilai kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mampu memperkuat upaya pemberantasan ...

Kasus pelaporan guru ke polisi oleh orang tua murid dalam beberapa bulan terakhir kembali mengemuka di ruang publik. Kasus yang menjadi momok bagi para guru di Indonesia ini sepatutnya dijadikan ...