#PAKAR HUKUM

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengumpulkan para tokoh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi tentang forum pembauran kebangsaan guna ...

Dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, untuk menyewa jasa pengacara yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2014 untuk memenangkan gugatan kepemilikan Pulau ...

Anggota DPD RI, Asri Anas melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemprov Sulbar serta anggota DPRD Sulbar terkait kisruh kepemilikan pulau Lere-Lerekang yang dikuasai ...

Pembahasan Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) mengenai Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) melibatkan Ombudsman Sulawesi Selatan dan Makassar. "Saya ...

Pakar Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar Dr H Muammar Bakry, LC, MA mengatakan, menyembelih hewan qurban pada hari raya Idul Adha akan ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Johanes Tuba Helan, berpendapat dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan sumpah mubahalah. ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan berpendapat, Presiden tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempercepat putusan gugatan tentang UU ...

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) program Bangun Mandar (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat) dibahas di kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama guru besar ...

Kader muda Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar, tak ragu jika Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui jalur parlemen. "Saya ...