#PRODUK HUKUM

Terpidana kasus kepemilikan kosmetik berbahaya Mira Hayati mengajukan penambahan waktu kepada jaksa terkait pembayaran denda hukuman Rp1 miliar sesuai putusan pengadilan sebelum asetnya disita oleh ...

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut bahwa penguatan legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan pemetaan rancangan produk hukum di Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh gambaran awal terkait rencana pembentukan produk hukum ...

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat branding wilayah. Hal itu ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi BaratSaefur Rochim menyebut bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menekankan penguatan pengawasan data pemilih diperlukan karena menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi menghadapi Pemilu 2029 ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengharmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) agar tidak bertentangan dengan ...

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menilai bahwa proses harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah menjadi langkah penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara ...

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi dan memastikan seluruh notaris tetap menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga integritas, serta mematuhi kode ...

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menekankan perusahaan pers berkewajiban melindungi jurnalisnya apalagi berkaitan pemberitaan yang bersifat sensitif seperti kasus tambang, korupsi atau hal ...