#UNDANA KUPANG

Kumpulan berita undana kupang, ditemukan 106 berita.

Pemilu - Pengamat : KPU Dapat Dipidana Jika Pleno Molor

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dipidana jika Pleno Penetapan Hasil ...

Naskah UN SMP Segera Disalurkan ke Daerah

Naskah Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama, SMP Luar Biasa dan kesetaraan paket B sudah tiba di Kupang dan segera disalurkan ke daerah kabupaten/kota di ...

Pengamat Apresiasi KPK Soal Penertiban Dana Bansos

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Karolus Kopong Medan, SH, M.Hum, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Susilo ...

Pengamat : KPU Tinjau Keputusan Bekukan KPU SBD

Pengamat Hukum dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga, SH.MHum, mengusulkan sebaiknya KPU Pusat meninjau kembali keputusan membekukan KPU Sumba Barat ...

Pengamat : Kevakuman Komisioner Ganggui Persiapan Pemilu 2014

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan, SH, MHum berpendapat, kevakuman komisioner pada sejumlah daerah di Provinsi Nusa ...

Pengamat : Kasus Pilkada SBD Berpeluang Dibuka Kembali

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, kasus Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) berpeluang untuk dibuka kembali di ...

Akademisi : Pemilu Serentak Lebih Efisien

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Frans Gana mendukung gagasan untuk melaksanakan Pemilu secara serentak karena lebih efisien ...

Mendikbud Setujui Pendirian Undana II di Ngada

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menyetujui pendirian Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) II di Kabupaten Ngada, Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. ...

Pengamat : Otonomi Mestinya Cukup Satu

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Johanes Tubahelan SH.MHum mengatakan otonomi mestinya cukup satu saja, tidak perlu ada otonomi provinsi dan ...

Pengamat : Pemerintahan Malaka Tanpa Parlemen Lahirkan Absolutisme

Pengamat hukum dan politik Nicolaus Pira Bunga SH.MHum menyayangkan pembentukan pemerintahan sementara di daerah otonom baru Malaka tidak disertai dengan pembentukan ...