#UU CIPTAKER INKONSTITUSIONAL

Kumpulan berita uu ciptaker inkonstitusional, ditemukan 21 berita.

Menaker memastikan Perppu Cipta Kerja telah serap aspirasi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam merumuskan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang ...

Peneliti: Tidak ada kudeta konstitusi dalam penetapan Perppu Cipta Kerja

Peneliti Kolegium Jurist Institute Luthfi Marfungah menilai tidak ada kudeta atau pengkhianatan terhadap konstitusi dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun ...

Guru Besar: Perppu selamatkan putusan MK soal UU Cipta Kerja

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesor Aidul Fitriciada Azhari menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan Presiden Joko Widodo justru ...

Menko Polhukam: Boleh persoalkan Perppu Ciptaker tapi prosedur sudah sesuai

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut masyarakat dipersilakan mengkritik isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun ...

Menko Polhukam: Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena alasan mendesak

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 ...

Presiden Jokowi sahkan regulasi yang mengatur perbaikan kesalahan ketik perundang-undangan

Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang salah satunya mengatur soal bentuk perbaikan kesalahan pengetikan dalam penulisan peraturan perundang-undangan. "Dalam hal ...

Presiden Jokowi atur bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan

Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang salah satunya mengatur soal cara dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. ...

Presiden teken aturan pembuatan perundang-undangan metode omnibus

Presiden RI Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur soal pembuatan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus. Dalam penjelasan UU No. 13/2022 ...

Anggota DPR: Permenaker No. 2/2022 terkait JHT harus ditinjau ulang

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berpendapat bahwa pemerintah harus meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan ...

Cermati kinerja DPR di 2021

Sepanjang tahun 2021, DPR RI melakukan berbagai tugas dan fungsinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi kinerja lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasi, ...