#UU CIPTAKER

Kumpulan berita uu ciptaker, ditemukan 101 berita.

Presiden Joko Widodo tegaskan Undang-undang Cipta Kerja tetap berlaku

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. "Seluruh materi dan substansi dalam ...

Membaca perlahan-perlahan putusan MK soal Undang-undang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ...

Mendalami makna "omnibus law" dan dampak penerapannya

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 membuat ...

DPP Demokrat dukung putusan MK tetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional

DPP Partai Demokrat mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi negara UUD ...

Wakil Ketua DPD RI: MK telah mewujudkan harapan daerah dan rakyat

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mewujudkan harapan daerah dan rakyat soal Undang-undang Cipta Kerja. Sultan B Najamudin dalam ...

Baleg: DPR terbuka untuk memperbaiki UU Cipta Kerja

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani mengatakan DPR RI sangat terbuka memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya hal-hal yang dianggap ...

Pemerintah berjanji akan patuhi putusan MK mengenai UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun ...

MK: Obesitas regulasi bukan alasan kesampingkan pedoman penyusunan UU

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UUtidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku ...

Akademisi: Perundingan "bipartit" solusi terbaik selesaikan sengketa PHK

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Adnan Hamid mengatakan perundingan bipartit yang bersifat musyawarah dan mufakat merupakan penyelesaian terbaik dalam sengketa perusahaan ...

Fraksi NasDem komitmen perjuangkan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021

Fraksi Partai NasDem berkomitmen memperjuangkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 (PP 85/2021) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai ...