Makassar (Antaranews Sulsel) - Komunikasi dan Informasi dituntut lebih cepat menyikapi informasi atau berita hoax yang beredar dalam era digitalisai dewasa ini.
Hal itu mengemuka pada diskusi publik yang digelar DPRD Makassar dan PJI Sulsel, Sabtu, di Hotel Graha, Makassar dengan mengusung tema "tantangan peluang humas dan mitra media digital dalam era demokrasi".
"Selama ini Kominfo sudah bekerja dengan baik, terutama dalam menyampaikan sebuah informasi apa hasil pembangunan yang telah dilakukan dan apa yang mau dilakukan," katanya.
Kendati peran humas sudah baik namun diminta lebih ditingkatkan lagi karena melihat di era digital saat ini semua orang dengan mudah mengakses sebuah informasi tanpa konfirmasi terlebih dahulu," ujar Kadis Kominfo, Ismail Hajjiali di Makassar.
"Dalam era digital ini, pemerintah ditantang untuk lebih menyesuaikan diri. Tetapi, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bekerja sama dengan media dan yang lain," tambahnya.
Ia juga mengatakan, humas Pemkot dalam hal ini menjadi ruang atau tempat mempublikasikan kepada masyarakat. Setiap SKPD harus tepat dan cepat mendapat informasi dan bagaimana informasi didapatkan tidak saja jangka panjang dan pendek.
Selain itu, dari dua narasumber lainnya mengenai Kehumasan mengatakan humas merupakan wajah sebuah lembaga. Dalam hal ini humas tidak boleh membuat dan mengupload berita yang bukan tanahnya, karena di era digitalisasi saat ini seseorang dengan mudah memenggal kalimat dan foto yang mungkin bisa menjadi serangan dalam kutip menjatuhkan," kata Ketua Forum Telematika KTI Hidayat Nahwi Rasul.
Ia juga menambahkan, kehumasan sebagai wajah pimpinan, dia harus dekat pimpinan dan mampu mengartikulasi kemauan pimpinan sehingga mengupload berita sesuai yang di arahakan serta humas juga dituntut mempunyai keterampilan lebih.
Lebih lanjut Hiidayat mengatakand digitalisasi informasi sama dengan pertempuran antara berbagai pihak, menurut perkiraan 40 persen merupakan sampah digital atau berita hoax.
Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, humas sudah bekerja dengan baik hanya perlu ditingkatkan.
"Humas harus menyampaikan produk-produk DPRD yang telah diselesaikan seperti Peraturan Daerah 2017/2018 perda-perda apa saja yang telah diketuk oleh DPRD dan yang belum," ujarnya.
Dalam diskusi yang diselenggarakan DPRD Kota Makassar bersama PJI Sulsel, Adi selaku Ketua Banggar di DPRD Makassar menantang Kadis Komunikasi dan Informatika untuk membuat Program Pendidikan Jurnalistik dan pihaknya siap membantu menganggarkan dalam APBD Perubahan 2018.
Hal itu mengemuka pada diskusi publik yang digelar DPRD Makassar dan PJI Sulsel, Sabtu, di Hotel Graha, Makassar dengan mengusung tema "tantangan peluang humas dan mitra media digital dalam era demokrasi".
"Selama ini Kominfo sudah bekerja dengan baik, terutama dalam menyampaikan sebuah informasi apa hasil pembangunan yang telah dilakukan dan apa yang mau dilakukan," katanya.
Kendati peran humas sudah baik namun diminta lebih ditingkatkan lagi karena melihat di era digital saat ini semua orang dengan mudah mengakses sebuah informasi tanpa konfirmasi terlebih dahulu," ujar Kadis Kominfo, Ismail Hajjiali di Makassar.
"Dalam era digital ini, pemerintah ditantang untuk lebih menyesuaikan diri. Tetapi, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bekerja sama dengan media dan yang lain," tambahnya.
Ia juga mengatakan, humas Pemkot dalam hal ini menjadi ruang atau tempat mempublikasikan kepada masyarakat. Setiap SKPD harus tepat dan cepat mendapat informasi dan bagaimana informasi didapatkan tidak saja jangka panjang dan pendek.
Selain itu, dari dua narasumber lainnya mengenai Kehumasan mengatakan humas merupakan wajah sebuah lembaga. Dalam hal ini humas tidak boleh membuat dan mengupload berita yang bukan tanahnya, karena di era digitalisasi saat ini seseorang dengan mudah memenggal kalimat dan foto yang mungkin bisa menjadi serangan dalam kutip menjatuhkan," kata Ketua Forum Telematika KTI Hidayat Nahwi Rasul.
Ia juga menambahkan, kehumasan sebagai wajah pimpinan, dia harus dekat pimpinan dan mampu mengartikulasi kemauan pimpinan sehingga mengupload berita sesuai yang di arahakan serta humas juga dituntut mempunyai keterampilan lebih.
Lebih lanjut Hiidayat mengatakand digitalisasi informasi sama dengan pertempuran antara berbagai pihak, menurut perkiraan 40 persen merupakan sampah digital atau berita hoax.
Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, humas sudah bekerja dengan baik hanya perlu ditingkatkan.
"Humas harus menyampaikan produk-produk DPRD yang telah diselesaikan seperti Peraturan Daerah 2017/2018 perda-perda apa saja yang telah diketuk oleh DPRD dan yang belum," ujarnya.
Dalam diskusi yang diselenggarakan DPRD Kota Makassar bersama PJI Sulsel, Adi selaku Ketua Banggar di DPRD Makassar menantang Kadis Komunikasi dan Informatika untuk membuat Program Pendidikan Jurnalistik dan pihaknya siap membantu menganggarkan dalam APBD Perubahan 2018.