Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersama seluruh operator telah menyepakati penggunaan sistem daftar putih (white list) untuk pengendalian perangkat ilegal lewat regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).
“Dengan sistem sistem white list ini kita sifatnya preventif, kalau black list (daftar hitam) itu sifatnya korektif. Kami sepakat dengan teman-teman operator white list,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, dalam konferensi pers, di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat.
Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.
Ismail menjelaskan sistem white list dipilih agar masyarakat tidak terlanjur membeli perangkat yang ternyata ilegal. Sebab, ketika perangkat dihidupkan, setelah memasukkan kartu sim, maka perangkat tidak akan mendapat sinyal.
Sementara, sistem black list memungkinkan masyarakat untuk membeli perangkat terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisa apakah perangkat itu legal atau ilegal, selanjutnya mendapatkan notifikasi untuk kemudian dilakukan pemblokiran jika terbukti ilegal.
“Supaya masyarakat tidak terlanjur dibeli lalu diblokir, pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, memitigasi risiko masyarakat yang memiliki perangkat akhirnya diblokir,” Ismail menambahkan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan IMEI tersebut terhitung mulai tanggal 18 April 2020.
”Ini peraturan berlaku setelah 18 April. Supaya masyarakat tidak resah, bagi seluruh masyarakat yang perangkatnya sudah dibeli dan digunakan sebelum dan sampai 18 April tidak perlu register,” kata Ismail.
“Cukup hidupkan, aktifkan, dengan begitu semua perangkat sudah teregister ke operator sehingga sistem membaca perangkat itu bisa digunakan seterusnya,” Ismail melanjutkan.
Sementara itu, bagi masyarakat yang membeli perangkat setelah 18 April, Ismail mengimbau untuk melakukan pengecekan IMEI terlebih dahulu sebelum membeli di situs web Kemenperin imei.kemenperin.go.id.
“Sistem white list ini mencegah masyarakat tidak akan bisa dapat sinyal di perangkat yang tidak terdaftar di white list, sehingga masyarakat tidak usah beli perangkat yang tidak dapat sinyal,” ujar Ismail.
“Kalau ada yang ketahuan menjual perangkat IMEI ilegal akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambah dia.
Pemerintah putuskan gunakan sistem "white list" untuk IMEI perangkat telekomunikasi
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail (tengah) bersama pemerintah terkait dalam konferensi pers pembatasan IMEI, di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (28/2/2020). (ANTARA/Arindra Meodia)
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail (tengah) bersama pemerintah terkait dalam konferensi pers pembatasan IMEI, di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (28/2/2020). (ANTARA/Arindra Meodia)