Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mempersiapkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah setempat sebagai contoh penerapan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
"Kami telah mempersiapkan 10 OPD untuk dapat menjadi contoh WBK dan WBBM," kata Bupati Mamuju Habsi Wahid, di Mamuju, Sabtu.
Pencanangan WBK dan WBBM lanjut Bupati, merupakan salah satu bukti komitmen Pemkab Mamuju untuk mewujudkan daerah yang bersih dari korupsi.
Juga tambahnya, sebagai pemantapan atas capaian Pemkab Mamuju yang telah meraih predikat tertinggi WTP dari BPK Republik Indonesia, tiga tahun berturut-turut.
"Ini akan semakin baik karena bukan hanya pemerintah yang berkomitmen, tapi masyarakat juga ikut mengawasi," ucapnya.
"Komitmen itu ditandai melalui penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat dan Ombudsman yang akan ikut mengawasi," terang Habsi Wahid.
Ke-10 OPD yang akan dijadikan percontohan penerapan zona integritas WBK dan WBBM, adalah Sekretariat Kabupaten Mamuju, Kantor Inspektorat, RSUD Mamuju, Disdukcapil, BPKAD, Dinas Pendidikan, PUPR, Bapepan, Bapenda serta BPMPTSP.
"Untuk mewujudkan komitmen tersebut semua OPD ini harus menyiapkan rencana aksi yang konkret, sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat diwujudkan," ujar Habsi Wahid.
"Kami telah mempersiapkan 10 OPD untuk dapat menjadi contoh WBK dan WBBM," kata Bupati Mamuju Habsi Wahid, di Mamuju, Sabtu.
Pencanangan WBK dan WBBM lanjut Bupati, merupakan salah satu bukti komitmen Pemkab Mamuju untuk mewujudkan daerah yang bersih dari korupsi.
Juga tambahnya, sebagai pemantapan atas capaian Pemkab Mamuju yang telah meraih predikat tertinggi WTP dari BPK Republik Indonesia, tiga tahun berturut-turut.
"Ini akan semakin baik karena bukan hanya pemerintah yang berkomitmen, tapi masyarakat juga ikut mengawasi," ucapnya.
"Komitmen itu ditandai melalui penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat dan Ombudsman yang akan ikut mengawasi," terang Habsi Wahid.
Ke-10 OPD yang akan dijadikan percontohan penerapan zona integritas WBK dan WBBM, adalah Sekretariat Kabupaten Mamuju, Kantor Inspektorat, RSUD Mamuju, Disdukcapil, BPKAD, Dinas Pendidikan, PUPR, Bapepan, Bapenda serta BPMPTSP.
"Untuk mewujudkan komitmen tersebut semua OPD ini harus menyiapkan rencana aksi yang konkret, sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat diwujudkan," ujar Habsi Wahid.