Makassar (ANTARA) - Jaringan Organisasi Difabel Makassar (JODM) meminta perhatian pada para calon walikota dan wakil wali kota yang akan berkompetisi dalam Pilkada Makassar 2020 untuk turut memperhatikan kelompok difabel.
Hal itu dikemukakan Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Abd Rahman di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, empat pasangan calon wali kota dan wakil walikota diharapkan memiliki keberpihakan pada kaum difabel yang tertuang dalam visi misinya dan akan dilaksanakan saat terpilih.
Adapun keempat pasangan calon tersebut adalah nomor urut satu Mohammad Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdy, nomor urut dua Munafri Arifuddin - Abdul Rahman Bando, nomor urut tiga Syamsu Rizal - Fadli Ananda dan nomor urut empat Irman Yasin Limpo - Andi M Zunnun Nurdin Halid.
Rahman yang juga juru bicara JODM mengatakan, pihaknya sudah pernah mengadakan pertemuan yang melibatkan organisasi difabel, instansi pemerintah, masyarakat umum dan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
"Namun hasilnya mengecewakan, karena tidak ada keseriusan untuk berdialog bersama secara virtual karena pandemi," katanya sembari menambahkan, padahal banyak hal yang perlu dibahas bersama dan dicarikan solusinya.
Sementara itu, Mursalim dari Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKSS) menyampaikan beberapa fenomena yang dihadapi mereka yang sedang dan pernah mengalami kusta.
Menurut dia, kadang orang yang sedang menerima kusta mendapatkan beberapa tindakan diskriminasi, baik dalam isu ketenagakerjaan dan isu pendidikan.
"Di sinilah perlunya hadir pemerintah agar tidak ada perlakuan diskriminatif di lapangan," katanya.
Hal senada dikemukakan sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulsel Ismail.
Dia mengatakan, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bari para calon diantaranya aksesibilitas layanan publik, ketenagakerjaan dan pendidikan inklusi.
Hal itu dikemukakan Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Abd Rahman di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, empat pasangan calon wali kota dan wakil walikota diharapkan memiliki keberpihakan pada kaum difabel yang tertuang dalam visi misinya dan akan dilaksanakan saat terpilih.
Adapun keempat pasangan calon tersebut adalah nomor urut satu Mohammad Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdy, nomor urut dua Munafri Arifuddin - Abdul Rahman Bando, nomor urut tiga Syamsu Rizal - Fadli Ananda dan nomor urut empat Irman Yasin Limpo - Andi M Zunnun Nurdin Halid.
Rahman yang juga juru bicara JODM mengatakan, pihaknya sudah pernah mengadakan pertemuan yang melibatkan organisasi difabel, instansi pemerintah, masyarakat umum dan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
"Namun hasilnya mengecewakan, karena tidak ada keseriusan untuk berdialog bersama secara virtual karena pandemi," katanya sembari menambahkan, padahal banyak hal yang perlu dibahas bersama dan dicarikan solusinya.
Sementara itu, Mursalim dari Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKSS) menyampaikan beberapa fenomena yang dihadapi mereka yang sedang dan pernah mengalami kusta.
Menurut dia, kadang orang yang sedang menerima kusta mendapatkan beberapa tindakan diskriminasi, baik dalam isu ketenagakerjaan dan isu pendidikan.
"Di sinilah perlunya hadir pemerintah agar tidak ada perlakuan diskriminatif di lapangan," katanya.
Hal senada dikemukakan sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulsel Ismail.
Dia mengatakan, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bari para calon diantaranya aksesibilitas layanan publik, ketenagakerjaan dan pendidikan inklusi.