Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah warga kembali melakukan aksi penyegelan terhadap pelaksanaan pembangunan bendungan Tommo di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, lantaran lahan mereka hingga kini belum dilakukan proses ganti rugi lahan.
"Pembangunan bendungan Tommo kembali terhenti setelah areal pembangunan disegel. Ini buntut kekecewaan warga terhadap pemerintah karena belum adanya kejelasan terkait rencana proses ganti rugi lahan," kata Hariadi salah seorang tokoh pemuda Tommo di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, proses ganti rugi lahan ini telah sempat dijanjikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sulbar di tahun 2009 atau sebelum pelaksanaan pembangunan bendungan Tommo dikerjakan di tahun 2010.
Namun begitu, kata dia, masyarakat yang terkena imbas pembangunan bendungan Tommo mulai ragu karena pembayaran yang dijanjikan oleh pemerintah juga belum turun.
"Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Masyarakat butuh penjelasan yang kongkrit dari pemerintah terkait proses pembayaran lahan warga," kata dia.
Ia mengatakan, sekitar 38,6 hektare lahan masyarakat terdiri dari kebun dan lahan pertaniannya lainnya belum dilakukan proses pembayaran dari pemerintah.
Karena itu kata Hariyadi, pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini agar masyarakat dan pemerintah tidak ada yang dirugikan.
"Pembangunan bendungan Tommo ini sebenarnya tidak merugikan masyarakat karena akan membantu untuk peningkatan produksi pertanian. Namun, petani menuntut karena pemerintah menjanjikan untuk dilakukan proses ganti rugi lahan petani," pungkasnya. (T.KR-ACO/D009)
"Pembangunan bendungan Tommo kembali terhenti setelah areal pembangunan disegel. Ini buntut kekecewaan warga terhadap pemerintah karena belum adanya kejelasan terkait rencana proses ganti rugi lahan," kata Hariadi salah seorang tokoh pemuda Tommo di Mamuju, Selasa.
Menurutnya, proses ganti rugi lahan ini telah sempat dijanjikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sulbar di tahun 2009 atau sebelum pelaksanaan pembangunan bendungan Tommo dikerjakan di tahun 2010.
Namun begitu, kata dia, masyarakat yang terkena imbas pembangunan bendungan Tommo mulai ragu karena pembayaran yang dijanjikan oleh pemerintah juga belum turun.
"Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Masyarakat butuh penjelasan yang kongkrit dari pemerintah terkait proses pembayaran lahan warga," kata dia.
Ia mengatakan, sekitar 38,6 hektare lahan masyarakat terdiri dari kebun dan lahan pertaniannya lainnya belum dilakukan proses pembayaran dari pemerintah.
Karena itu kata Hariyadi, pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini agar masyarakat dan pemerintah tidak ada yang dirugikan.
"Pembangunan bendungan Tommo ini sebenarnya tidak merugikan masyarakat karena akan membantu untuk peningkatan produksi pertanian. Namun, petani menuntut karena pemerintah menjanjikan untuk dilakukan proses ganti rugi lahan petani," pungkasnya. (T.KR-ACO/D009)