Penjabat Gubernur Sulbar minta OPD optimalkan realisasi anggaran
Jumat, 16 Desember 2022 20:06 WIB
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik (ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar)
Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat agar dapat mengoptimalkan realisasi anggaran.
"Saya meminta OPD yang realisasi anggarannya masih rendah agar segera melakukan langkah optimalisasi serapan anggaran," kata Akmal Malik, di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa akan segera melakukan rapat koordinasi untuk memastikan apa yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah OPD tersebut.
"Ada 10 OPD terbawah akan saya panggil untuk mengetahui apa penyebab. Bagi yang tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas saya akan berikan peringatan," tegas Akmal Malik.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sulbar telah menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1, 549 triliun.
Dana itu diterima pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana transfer ke daerah tahun 2023.
Menurut Akmal Malik, perekonomian Sulbar sudah mengalami perbaikan dan hal itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak.
Namun hal tersebut lanjutnya, belum menyelesaikan sejumlah persoalan sehingga kehadiran APBN menjadi instrumen untuk melakukan stabilisasi perekonomian Sulbar.
"Sudah disampaikan betapa pentingnya instrumen APBN untuk pemulihan perekonomian," kata Akmal Malik.
Apalagi terkait persoalan ketahanan pangan lanjut Akmal Malik, program tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
"Kuncinya itu ada di kolaborasi. Tidak ada pilihan lain kita harus mengalokasikan anggaran kita secara bersama. Kenapa, karena itu persoalan kita bersama," ucap Akmal Malik.
Ia juga mengatakan bahwa Provinsi Sulbar saat ini terus mengalami perbaikan dan itu terlihat dari beberapa pencapaian yang telah diraih.
Salah satunya melalui indeks SPI dimana posisi Sulbar sebelumnya berada di posisi paling akhir dari seluruh Indonesia dan saat ini sudah berada di urutan 20.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat M Syaebani menyampaikan bahwa secara keseluruhan, perekonomian Sulbar mengalami pertumbuhan.
"Perekonomian Sulbar saat ini dalam tren positif yang pada triwulan III 2022 mencapai pertumbuhan sebesar 3,39 persen (yoy)," kata Syaebani.
Namun pertumbuhan yang diraih tersebut kata dia, masih di bawah pertumbuhan nasional yang pada triwulan III 2022 sebesar 5,72 persen (yoy).
Ia berharap dari tren positif itu pemerintah mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Alokasi TKD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun.
"Sehingga, masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal," ujar Syaebani.
"Saya meminta OPD yang realisasi anggarannya masih rendah agar segera melakukan langkah optimalisasi serapan anggaran," kata Akmal Malik, di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa akan segera melakukan rapat koordinasi untuk memastikan apa yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah OPD tersebut.
"Ada 10 OPD terbawah akan saya panggil untuk mengetahui apa penyebab. Bagi yang tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas saya akan berikan peringatan," tegas Akmal Malik.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sulbar telah menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1, 549 triliun.
Dana itu diterima pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana transfer ke daerah tahun 2023.
Menurut Akmal Malik, perekonomian Sulbar sudah mengalami perbaikan dan hal itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak.
Namun hal tersebut lanjutnya, belum menyelesaikan sejumlah persoalan sehingga kehadiran APBN menjadi instrumen untuk melakukan stabilisasi perekonomian Sulbar.
"Sudah disampaikan betapa pentingnya instrumen APBN untuk pemulihan perekonomian," kata Akmal Malik.
Apalagi terkait persoalan ketahanan pangan lanjut Akmal Malik, program tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
"Kuncinya itu ada di kolaborasi. Tidak ada pilihan lain kita harus mengalokasikan anggaran kita secara bersama. Kenapa, karena itu persoalan kita bersama," ucap Akmal Malik.
Ia juga mengatakan bahwa Provinsi Sulbar saat ini terus mengalami perbaikan dan itu terlihat dari beberapa pencapaian yang telah diraih.
Salah satunya melalui indeks SPI dimana posisi Sulbar sebelumnya berada di posisi paling akhir dari seluruh Indonesia dan saat ini sudah berada di urutan 20.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat M Syaebani menyampaikan bahwa secara keseluruhan, perekonomian Sulbar mengalami pertumbuhan.
"Perekonomian Sulbar saat ini dalam tren positif yang pada triwulan III 2022 mencapai pertumbuhan sebesar 3,39 persen (yoy)," kata Syaebani.
Namun pertumbuhan yang diraih tersebut kata dia, masih di bawah pertumbuhan nasional yang pada triwulan III 2022 sebesar 5,72 persen (yoy).
Ia berharap dari tren positif itu pemerintah mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Alokasi TKD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun.
"Sehingga, masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal," ujar Syaebani.
Pewarta : Amirullah
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemprov Sulbar serahkan warga penyintas konflik Sudan kepada keluarganya
01 May 2023 20:23 WIB, 2023
Gubernur : Pembangunan Plaza Karampuang Mamuju untuk bangkitkan wisata Sulbar
01 May 2023 20:20 WIB, 2023
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Pemkot Makassar imbau spirit perjuangan Gaza jadi inspirasi ASN berkinerja
15 February 2026 12:48 WIB
Kodaeral VI bersihkan pantai Kepulauan Selayar dukung program Infonesia ASRI
14 February 2026 5:15 WIB
Wali Kota Makassar: Pembangunan jembatan di Romang Tanganyya agar siswa tidak naik sampan
13 February 2026 20:35 WIB
Wali Kota Makassar minta sekolah perkuat edukasi gizi melalui UKS dan MBG
13 February 2026 17:50 WIB