Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mendorong pemberdayaan aset aset sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan demikian, Sulbar tidak selamanya bergantung pada dana transfer yang saat ini angkanya masih di atas kisaran 80 persen," kata Akmal Malik pada Peringatan Ke-27 Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa.
Pada Peringatan Ke-27 Hari Otonomi Daerah Tingkat Provinsi Sulbar yang dirangkai Peringatan Hardiknas itu, Penjabat Gubernur menekankan beberapa poin yang harus menjadi perhatian agar Sulbar dapat mandiri, di antaranya dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Ketika urusan di daerah masih banyak menunggu kucuran dana dan petunjuk dari pusat, maka sesungguhnya Sulbar tidak berotonomi. Tolong introspeksi ini," tegas Akmal Malik.
Masalah kelembagaan yang masih gemuk membuat belanja rutin pemerintah lebih besar ketimbang belanja modal sehingga harus menjadi perhatian, paparnya.
Kemudian, ujarnya, persoalan sumber daya manusia (SDM) di Sulbar harus menjadi perhatian sehingga pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM.
"Sebab, kebijakan otonomi daerah memberikan ruang kepada seluruh ASN untuk berimprovisasi dan berinovasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi daerah," terang Akmal Malik.
Terkait pelayanan publik, Akmal Malik meminta ASN melakukan penyesuaian dalam melakukan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.
"Untuk persoalan fiskal daerah diharapkan Sulbar dapat lebih mandiri dari sisi keuangan," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah di Sulbar membangun kolaborasi dengan aktor-aktor penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Dalam hal ini, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan seluruh OPD harus bersinergi DPRD agar bisa melakukan pelayanan publik yang diinginkan masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar setiap kelembagaan berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada.
"Sulbar harus membangun kerja sama dengan semua daerah di sekitarnya dan daerah yang menjadi penyangga kita sehingga sumber daya kita memiliki nilai dan dapat menghasilkan untuk masyarakat," terang Akmal Malik
Berita Terkait
Jaksa KPK tuntut dua ASN Mahkamah Agung delapan tahun penjara
Kamis, 18 Mei 2023 9:55 Wib
Pemprov Sulbar menggandeng TNI AL kelola kawasan pesisir
Rabu, 10 Mei 2023 18:54 Wib
Pemerintah mulai rehab Kantor DPRD Sulbar yang terdampak gempa 2021
Senin, 8 Mei 2023 17:09 Wib
Pemprov Sulbar gandeng PT Wastec International olah limbah B3 medis
Minggu, 7 Mei 2023 19:51 Wib
Program data desa presisi tahap tiga sasar 145 desa di Sulbar
Kamis, 4 Mei 2023 15:39 Wib
Penjabat Gubernur meminta TPHD Sulbar dievaluasi agar lebih efektif
Rabu, 3 Mei 2023 12:20 Wib
Pemprov Sulbar meminta Diknas petakan guru di perkotaan dan pedalaman
Selasa, 2 Mei 2023 13:24 Wib
Gubernur : Festival Pulau Karampuang Mamuju tumbuhkan ekonomi masyarakat
Selasa, 2 Mei 2023 5:13 Wib