Mamuju (ANTARA) - Program data desa presisi (DDP) tahap III akan menyasar 145 desa pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
"Program DDP telah memasuki tahap III. DDP ini merupakan kegiatan pendataan menggunakan metode pemetaan spasial partisipatif," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik pada peluncuran DDP tahap III, di Hotel Maleo Mamuju, Kamis.
Peluncuran DDP tahap III tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar Sitti Suriadah Suhardi, pimpinan Forkpimda setempat, para kepala desa dan bipati se-Sulbar serta penggagas DDP Sofjan Syam.
Akmal menyampaikan Provinsi Sulbar telah menyelesaikan 45 lokasi khusus pada DDP tahap I dan 68 lokasi khusus pada DDP tahap II.
Keberlanjutan DDP di Sulbar menurut Akmal Malik, berkat dukungan dari berbagai pihak.
"Utamanya, Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan personel keamanan Polda Sulbar dengan melibatkan personel Babinkamtibmas," ujarnya.
Ia mengatakan masalah utama dalam menyusun pembangunan yaitu tidak memiliki data yang akurat.
Sehingga, lanjutnya diperlukan satu data, yaitu data desa presisi agar rencana pembangunan lebih terarah dan anggaran lebih tepat sasaran.
"Harusnya sampai akhir masa jabatan saya, kita menyelesaikan 575 desa, tapi anggaran kita tidak cukup. Saya akan cari anggaran di Jakarta, saya tidak mau beratkan daerah," ucap Akmal Malik yang masih menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP di Sulbar.
"Kami percaya investasi untuk mengembangkan DDP adalah investasi yang akan membuat semakin cepatnya pembangun di desa sehingga desa lebih maju," kata Ernan Rustiadi.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulbar Muhammad Jaun mengatakan dengan DDP intervensi program akan lebih tepat sasaran dan terarah.
"Melalui program DDP ini maka intervensi pada setiap program akan lebih terarah dan tepat sasaran," ujar Muhammad Jaun.
"Program DDP telah memasuki tahap III. DDP ini merupakan kegiatan pendataan menggunakan metode pemetaan spasial partisipatif," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik pada peluncuran DDP tahap III, di Hotel Maleo Mamuju, Kamis.
Peluncuran DDP tahap III tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar Sitti Suriadah Suhardi, pimpinan Forkpimda setempat, para kepala desa dan bipati se-Sulbar serta penggagas DDP Sofjan Syam.
Akmal menyampaikan Provinsi Sulbar telah menyelesaikan 45 lokasi khusus pada DDP tahap I dan 68 lokasi khusus pada DDP tahap II.
Keberlanjutan DDP di Sulbar menurut Akmal Malik, berkat dukungan dari berbagai pihak.
"Utamanya, Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan personel keamanan Polda Sulbar dengan melibatkan personel Babinkamtibmas," ujarnya.
Ia mengatakan masalah utama dalam menyusun pembangunan yaitu tidak memiliki data yang akurat.
Sehingga, lanjutnya diperlukan satu data, yaitu data desa presisi agar rencana pembangunan lebih terarah dan anggaran lebih tepat sasaran.
"Harusnya sampai akhir masa jabatan saya, kita menyelesaikan 575 desa, tapi anggaran kita tidak cukup. Saya akan cari anggaran di Jakarta, saya tidak mau beratkan daerah," ucap Akmal Malik yang masih menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP di Sulbar.
"Kami percaya investasi untuk mengembangkan DDP adalah investasi yang akan membuat semakin cepatnya pembangun di desa sehingga desa lebih maju," kata Ernan Rustiadi.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulbar Muhammad Jaun mengatakan dengan DDP intervensi program akan lebih tepat sasaran dan terarah.
"Melalui program DDP ini maka intervensi pada setiap program akan lebih terarah dan tepat sasaran," ujar Muhammad Jaun.