Kesbangpol dan Korem 142/Tatag petakan potensi ancaman di Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat bersama Korem 142/Tatag melakukan pertemuan, membahas berbagai isu strategis terkait dinamika kamtibmas, termasuk pemetaan serta antisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah itu.

"Dengan sinergi bersama TNI, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini dan terkoordinasi," kata Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir saat melakukan pertemuan dengan Komandan Korem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, di Mamuju, Senin.

Pada pertemuan itu, Darwis Damir turut didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar Audy Murfi Syarifuddin.

Selain isu keamanan, pertemuan juga menyoroti potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang rawan terjadi di sejumlah wilayah Sulbar, terutama pada musim hujan.

Risiko bencana itu menurut Darwis Damir, dinilai dapat berdampak terhadap kondisi sosial, aktivitas masyarakat dan situasi keamanan di daerah.

"Setiap potensi kerawanan, baik yang bersumber dari dinamika sosial, politik maupun bencana alam, perlu dipetakan sebagai bagian dari ATHG," terang Darwis Damir.

Melalui pertemuan dengan Korem 142/Tatag lanjut dia, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga Sulbar tetap aman, kondusif dan tangguh menghadapi berbagai potensi ATHG.

"Melalui pertemuan ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah," katanya.

Darwis Damir menyampaikan, pendekatan kewaspadaan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap faktor sosial-politik maupun faktor alam yang dapat berkembang menjadi ATHG.

Sementara, Komandan Korem 142/Tata Brigjen TNI Hartono menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan membantu penanganan dampak bencana.

Menurutnya, sinergi forkopimda menjadi kunci dalam memastikan setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

"Koordinasi yang solid antar-unsur forkopimda akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, baik dari aspek keamanan maupun akibat bencana," kata Hartono.