Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar meminta perusahaan untuk secara rutin melaporkan program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program Pemkot Makassar.

Kepala Bappeda Makassar, Syahrir Sappaile di Makassar, Selasa, mengatakan sejauh ini memang masih banyak perusahaan baik itu BUMN, BUMD dan Perbankan yang terkesan bergerak sendiri dalam menjalankan program CSR tanpa melaporkan kegiatannya ke Pemkot Makassar.

"Akibatnya banyak program CSR perusahaan yang tumpang tindih dengan program pemerintah. Ini memang menjadi salah satu kendala yang kita alami dalam memaksimalkan pengelolaaan CRS yang tepat sasaran," jelasnya.

Salah satu program yang sering terjadi tumpang-tindih, kata dia, diantaranya pemberian beasiswa kepada sekolah, pemberian pakaian atau kelengkapan sekolah yang mana pada sisi yang lain sudah menjadi program dari Pemkot Makassar.

Pemkot Makassar, kata dia, sebelumnya memang menawarkan tiga opsi untuk pengelolaan CSR kepada masyarakat di wilayah itu. Untuk opsi pertama yakni dikelolah sepenuhnya oleh perusahaan yang bersangkutan dengan catatan memberikan laporan secara rutin terkait kegiatannya.

Sementara untuk opsi kedua yakni dilakukan secera bersama-sama dalam hal ini perusahaan dan Pemkot Makassar agar pengelolaan bisa berjalan maksimal. Sedangkan pada opsi terakhir yakni bantuan CSR dari perusahaan dikelolah sepenuhnya oleh Pemkot.

Dari tiga opsi itu ternyata banyak perusahaan lebih memilih untuk mengelolah sendiri dengan catatan rutin melaporkan kegiatannya. Namun yang terjadi masih banyak yang tidak melaporkan sehingga tidak diketahui apa saja yang telah dilakukan dalam mengelolah CSR mereka.

"Jika rutin melaporkan tentu kita bisa pilih. Misalnya perusahaan masuk program A maka kita bisa alihkan CSR yang lain untuk program B sehingga tidak terjadi tumpang tindih," katanya.

Saat ini, kata dia, masih banyak peluang untuk mengelolah CSR secara lebih maksimal seperti mendukung program Makassar Tidak Rantasa`(MTR), perbaikan rumah ibadah, pelatihan-pelatihan keterampilan dari perusahaan, pembinaan lorong garden serta penyediaan buku di taman baca pada setiap keluarahan.

"Jika ini bisa dilakukan maka pengelolaan CSR tentu akan lebih menyentuh langsung ke masyarakat. Kami tentunya akan terus berupaya untuk mengatasi hal ini meski harus didukung seluruh pihak khususnya perusahaan," ujarnya.

Koodinator Korsil LSM Indonesia Sulsel, Rusdi Idrus menyatakan untuk lebih memaksimalkan pengelolaan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) maka diperlukan sinergi beberapa pihak antara LSM, perusahaan dan pemerintah.

"Melihat kondisi itu maka kita sengaja menggelar pertemuan dengan menghadirkan pihak perusahaan, LSM, dan pemerintah untuk mencari strategi impelemntasi pengelolaan program CRS khususnya di Makassar," katanya.