Mamuju (Antaranews Sulsel) - Masyarakat Kabupaten Majene mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Ali Baal Masdar pada pembahasan dana "partisipant interest"/(PI) atau pembagian porsi hak partisipasi Blok Sebuku di Kantor DPRD setempat beberapa hari lalu.
"Terus terang masyarakat Majene kecewa karena pembahasan bagi hasil migas Blok Sebuku untuk Provinsi Sulbar, tidak menemui solusi karena Gubernur tidak bersedia menemui masyarakat," kata anggota Aliansi Masyarakat Majene, Irfan Syarif di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, masyarakat bersama Bupati Majene Fahmi Massiara dan Wakil Bupati Lukman serta Ketua DPRD Majene Darmansyah, bersama sejumlah anggota DPRD, telah siap berdialog dengan Gubernur di kantor DPRD provinsi, namun karena ketidakhadiran orang nomer satu di Sulbar tersebut sehingga masyarakat merasa kecewa.
"Kami datang dari Majene dan berharap Gubernur bisa menemui kami sebab pertemuan itu sudah terjadwal. Namun ternyata Gubernur Sulbar tidak bersedia, akhirnya kami melakukan aksi 'walk out' karena kami tidak bersedia berdialog jika Gubernur hanya diwakili unsur pemerintah di Sulbar," jelasnya.
Akibat aksi "walk out" itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arman Salimin akhirnya menutup pertemuan karena Gubernur memilih melaksanakan kegiatan di tempat lain.
Sebelumnya masyarakat akan menghadap Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk mempertanyakan dana bagi hasil minyak dan gas Blok Sebuku.
"Para pemuda dan masyarakat di Majene telah melakukan rapat persiapan untuk ke kantor gubernur dalam waktu dekat ini," kata Ketua Lingkar Study untuk Perubahan (LSUP) Majene Suaib Alimuddin.
Ia mengatakan, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh parpol, tokoh pemuda dan mahasiswa akan bergabung dalam aliansi ke Kantor Gubernur Sulbar.
"Kami akan ke kantor Gubernur Sulbar karena selama ini kami menilai tidak adil dalam pembagian dana bagi hasil migas blok Sebuku," kata Suaib yang juga pendiri LSUP Majene.
Ia menambahkan, sesuai kesepakatan di Istana Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Majene akan mendapatkan 2,5 persen dari lima persen dana bagi hasil migas yang diperoleh Provinsi Sulbar dari Blok Sebuku, sementara 2,5 persen lainnya akan dikelola untuk pemerintah Provinsi Sulbar dan enam kabupaten lainnya di Sulbar.
"Seharusnya Majene dapat 50 persen dan Provinsi Sulbar serta kabupaten lainnya mendapatkan 50 persen dari lima persen atau sekitar Rp3 triliun dana bagi hasil migas Blok Sebuku," terangnya.
Namun tambahnya, Gubernur Sulbar membuat kebijakan lain dan akan memberikan bagi hasil sebesar satu persen saja untuk Majene sehingga kebijakan itu dianggap tidak adil dan menciderai kebijakan pemerintah pusat.
