Koperasi-UMKM dinilai perkuat struktur ekonomi Makassar

Senin, 10 September 2018 21:56 WIB

Logo Koperasi (ist)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar mengapresiasi peran koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) karena mampu berkontribusi dan memperkuat struktur perekonomian di Makassar.

"Selamat Hari Koperasi Koperasi ke-71 dan selamat juga kepada para pelaku usaha kecil menengah karena peran mereka sangat terasa dalam peningkatan ekonomi Makassar," ujar Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Senin.

Pada peringatan Hari Koperasi yang mengusung tema "Penguatan Kerja Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat" itu, wakil wali kota juga memberikan penghargaan kepada para pelaku UKM serta memberikannya paket bingkisan.

Ia mengatakan peran koperasi dan UMKM sejak krisis moneter sangat terasa di tengah melambungnya nilai tukar dollar serta lesunya perekonomian secara nasional, namun mampu ditopang oleh kinerja perkoperasian serta UKM.

"Kontribusi koperasi dan UKM itu sangat besar. Dulu saat krisis moneter tahun 1998, ekonomi Indonesia sedang lesu tapi mampu bangkit lagi dan itu semua karena peran dari koperasi dan UKM yang sangat vital," katanya.

Deng Ical -- sapaan akrab Syamsu Rizal menyatakan, pertumbuhan ekonomi Makassar mampu terus tumbuh melebihi angka pertumbuhan provvinsi maupun nasional karena peran UMKM dan Koperasi.

"Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di bawah 6,5 persen, provinsi tujuh persen dan Makassar tumbuh 8,4 persen, bahkan pada 15 tahun terahkir ini rata ratanya masih di angka sembilan persen," lanjutnya.

Selain itu, Deng Ical pun menyampaikan tingginya angka kesenjangan antara rasio APBD dan PDRB di kota Makassar dihadapan ratusan pelaku UMKM.

"APBD tahun ini setelah diusulkan di perubahan itu senilai Rp4,2 triliun, sementara PDRB kita tahun mencapai Rp145 triliun, jadi tinggal 2,7 persen yang dikelolah oleh pemerintah di banding dengan uang yang berputar di masyarakat. Tahun sebelumnya masih mampu berada di angka 3,1 persen karena APBD itu Rp3,7 triliun dan PDRB Rp125 triliun," terangnya.

Menurut dia, peran strategis pemberdayaan dan pembangunan mulai bergeser dari yang awalnya pemerintah yang memegang peranan penting lewat APBD dan program-program pemerintah sekarang mulai bergeser ke masyarakat karena faktor-faktor pengelolaan produksi mulai banyak dipegang oleh masyarakat.

Sehingga, lanjut dia, peran pemerintah lebih pada upaya mengefektifkan, membuat regulasi yang mendorong supaya pengelolaan faktor faktor produksi yang ada di masyarakat lebih merata dan berkesinambungan.

"Tahun ini alhamdulillah perkoperasian di Makassar lebih tumbuh. Tahun ini pada bulan juli berdasarkan hasil survei di kota Makassar, menunjukkan entitas bisnis di Makassar di tujuh kecamatan sudah mencapai angka 9200," ucapnya,