Batasan iklan kampanye dinilai rugikan industri media

id batasan iklan kampanye,rugikan media

Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir (dua kiri) Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad (dua kanan) Komisioner KPID Sulsel Waspada Santing (kanan) dan Pengamat komunikasi Politik Unismuh Andi Luhur Priyanto (kiri) saat diskusi publik peran lembaga penyiaran dalam mewujudkan Pilkada Damai di Makassar, Sulsel, Kamis (27/9). (Antaranews Sulsel/Darwin Fatir/18)

Waktu yang diberikan dan batasan-batasan slot iklan di televisi maupun radio serta di media cetak serta media dalam jaringan (online) tentu tidak serta merta memberikan ruang secara maksimal bagi peserta pemilu utamanya parpol dan calegnya bersosiali
Makassar (Antaranews Sulsel) - Batasan peserta Pemilu boleh berkampanye di media massa selama 21 hari sebelum masa tenang, yakni 24 Maret-13 April 2019 dinilai akan merugikan industri media menghadapi pesta demokrasi tahun depan.

"Pemasangan iklan di media termasuk slot siaran iklan televisi bagi peserta Pemilu dibatasi selama 21 hari tentu akan mengurangi pendapatan dan berimbas pada kerugian industri media itu sediri," sebut wartawan senior Sulsel, Yusuf AR di Makasar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Dirinya mengemukakan saat dialog publik yang diselenggarakan KPID Sulsel dengan tema `Peran Lembaga Penyiaran Dalam Mewujudkan Pilkada Damai`, pembatasan waktu beriklan di media akan menyisakan sejumlah persoalan, sebab tidak sepenuhnya peserta pemilu bersosialisasi di media.

"Waktu yang diberikan dan batasan-batasan slot iklan di televisi maupun radio serta di media cetak serta media dalam jaringan (online) tentu tidak serta merta memberikan ruang secara maksimal bagi peserta pemilu utamanya parpol dan calegnya bersosialisasi," beber pimpinan lembaga penyiaran televisi lokal, Fajar TV ini.

Yusuf mengungkapkan, meski aturan tersebut dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak dingingkan, tetapi aturan itu sangat jauh tertinggal dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga menjadi tumpang tindih antara aturan dan kondisi di lapangan.

Sementara wartawan senior lainnya, Arif Situju pada kesempatan ini mengatakan, dengan batasan-batasan tersebut, masyarakat akan semakin kurang mendapatkan infomasi seputar pemimpin dan wakil rakyatnya, sehingga berimbas pada bentuk pragmatisme pemilih.

"Pembatasan waktu beriklan, kemudian penulisan berita yang nanti berkaitan dengan kampanye atau citra diri dilarang. Bawaslu akan menjatuhkan sanksi kepada peserta pemilu ketika melanggar, kasarnya diskualifikasi.

"Tetapi disisi lain peserta pemilu termasuk Caleg berjumlah ribuan ini semakin sulit bersosialiasi melalui pemberitaan di media, begitupun sebaliknya media sulit memberitakan mereka. Seharusnya aturan itu di kaji kembali karena tidak sesuai tuntutan zaman," katanya.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah, Andi Luhur Priyanto menuturkan, sekarang ini media telah menjadi industri ditengah tarikan pragmatis zaman. Industri media terus mengalami perkembangan utamanya media dalam jaringan atau daring (online).

Selain itu, tidak bisa dipungkiri beberapa media kini dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Sensor dan kredibiltas media partisan tertentu sudah tidak lagi dipercaya publik hingga lahirnya informasi tidak benar atau Hoax.

"Banyak hal yang berhubungan dengan media, tetapi kini tidak ada lagi batasan atau sensor, malah publik menikmatinya, berita bohong kemudian disajikan berulang-ulang akhirnya malah dianggap benar. Mesti ada perbaikan di arus kebebasan media saat ini," beber dia.

Tidak hanya itu, pemain politik itu sendiri memiliki banyak media sehingga mudah memengaruhi khalayak, padahal peran media menyampaikan pesan melalui pendidikan politik, edukasi serta literasi untuk masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan kedepannya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dalam dialog publi itu mengatakan, peran Bawaslu dalam mengawasi setiap pelanggaran berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan. Kendati demikian, dirinya tentu mengetahui mana yang layak ditindaki maupun tidak.

"Kami bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian ruang untuk sosialisasi di media massa, elekronik dan daring bagi peserta pemilu selama 21 hari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir menambahkan, aturan kampanye di media cetak, elektronik maupun daring termasuk media sosial (medsos) sudah dikaji mendalam sehingga aturan tersebut lahir.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 23 tahun 2018 pasal 23 ayat 1 huruf h, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode (h) iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan.

Iklan kampanye juga diatur dalam PKPU yang sama. Pada ayat 2 pasal disebutkan, metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum).

Huruf f (iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan), dan huruf h (debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) difasilitasi KPU sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Diskusi publik itu menghadirkan Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Komisioner KPID Sulsel Waspada Santing dan Pengamat Komunikasi Politik Unismuh, Andi Luhur Priyanto serta perwakilan media.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar