Mahasiswa minta pemerintah lindungi nelayan
Mamuju (ANTARA) - Mahasiswa di Kabupaten Mamuju melakukan unjuk rasa meminta pemerintah melindungi nelayan dan meningkatkan kesejahteraannya.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju bersama Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper) melakukan aksi unjuk rasa di simpang lima Kota Mamuju, Sabtu.
Mahasiswa tersebut menilai nelayan
makin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing secara gagasan maupun ekonomi sehingga mengalami kemelaratan. "Indonesia di kenal dengan negara maritim dan negara kepulauan, sebagian masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan, petambak dan petambak garam," kata Irfan koordinator mahasiswa.
Menurut dia, sektor perikanan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat tapi sektor perikanan tidak ada perhatian yang serius oleh pemerintah sehingga sektor perikanan makin terpuruk dan terbelakang.
Oleh karena itu, ia meminta agar UU Nomor 07/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan pemerintah karena tujuannya sangat jelas, yaitu kemandirian, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang harus dijalankan pemerintah.
Ia menilai, Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Sulbar telah gagal karena banyak tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak beroperasi dan kemudian mencederai pendapatan nelayan. Ini jadi persoalan yang serius bagi pemerintah setempat karena pengepul bebas memainkan harga ikan.
"Kemandirian dan kesejahteraan nelayan harus diperhatikan pemerintah. Kami juga menuntut stop impor garam dan ikan, berdayakan petambak Sulbar dan berikan pendidikan kepada nelayan Sulbar," katanya.
Selain itu, dia juga meminta hentikan reklamasi pantai, turunkan BBM untuk nelayan, berikan alat tangkap modern untuk nelayan Sulbar, tingkatkan sumber daya manusia, khususnya perempuan di pesisir pantai.*
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju bersama Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (Maper) melakukan aksi unjuk rasa di simpang lima Kota Mamuju, Sabtu.
Mahasiswa tersebut menilai nelayan
makin terpinggirkan karena tidak mampu bersaing secara gagasan maupun ekonomi sehingga mengalami kemelaratan. "Indonesia di kenal dengan negara maritim dan negara kepulauan, sebagian masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan, petambak dan petambak garam," kata Irfan koordinator mahasiswa.
Menurut dia, sektor perikanan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat tapi sektor perikanan tidak ada perhatian yang serius oleh pemerintah sehingga sektor perikanan makin terpuruk dan terbelakang.
Oleh karena itu, ia meminta agar UU Nomor 07/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan pemerintah karena tujuannya sangat jelas, yaitu kemandirian, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang harus dijalankan pemerintah.
Ia menilai, Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Sulbar telah gagal karena banyak tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak beroperasi dan kemudian mencederai pendapatan nelayan. Ini jadi persoalan yang serius bagi pemerintah setempat karena pengepul bebas memainkan harga ikan.
"Kemandirian dan kesejahteraan nelayan harus diperhatikan pemerintah. Kami juga menuntut stop impor garam dan ikan, berdayakan petambak Sulbar dan berikan pendidikan kepada nelayan Sulbar," katanya.
Selain itu, dia juga meminta hentikan reklamasi pantai, turunkan BBM untuk nelayan, berikan alat tangkap modern untuk nelayan Sulbar, tingkatkan sumber daya manusia, khususnya perempuan di pesisir pantai.*