Din: Pemerintah Pantas Bermitra Dengan Muhammadiyah
Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan jika pemerintah sepantasnya dapat bermitra dengan Muhammadiah.
"Sepantasnyalah pemerintah bermitra dengan Muhammadyah dan jika tidak bermitra juga tidak apa-apa," kata Din Syamsuddin pada acara Milad satu Abad Muhammadiyah yang dihadiri sekitar 10.000 warga Muhammadiyah dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulsel, di Makassar, Minggu.
Acara Milad ini dihadiri sekitar 10.000 umat Muhammadiyah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulsel. Din mengajak umat Muhammadiyah mandiri dan tidak selalu bergantung kepada pihak lain. Ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah selalu siap dan tidak pernah berhenti membangun negeri.
Karena menurutnya, Muhammadiyah hingga saat ini tetap "eksis" dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan dakwah yang mencerahkan di Indonesia.
Selain itu, pada 2010 Muhammadiyah akan menggelar Muktamar di Yogyakarta. Din mendeklarasikan semangat kemandirian dalam diri kader Muhammadiyah.
Ia mengingatkan kader Muhammadiyah tidak boleh bergantung, apalagi mengemis kepada orang lain.
Dalam acara itu, ia mengajak seluruh umat yang hadir agar menyumbangkan dananya sebagai simbol untuk persiapan tahun kemandirian sebanyak Rp2.000 per orang.
Dari sekian ribu warga Muhammadyah yang hadir, sebanyak Rp16 juta lebih uang yang terkumpul. Rencananya, dana itu akan disimpan untuk membiayai setiap kegiatan dan dakwah Muhammadiyah.
Sebelumnya, ia mengatakan jika Kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai 64 tahun lebih dinilai belum berhasil disebabkan negara ini masih mengalami krisis kepemimpinan.
Rezim kepemimpinan dari berbagai orde dianggap tidak menggagas karakter bangsa tetapi lebih bayak pada politik merebut dan mempertahankan kekuasaan.
"Pribadi mandiri dan merdeka saat ini sangat langka, padahal dibutuhkan keteladanan pemimpin yang mau mengatakan tidak pada kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat.
Indonesia sangat langka seorang negarawan, tetapi kalau politisi sangat banyak," ucapnya.
Menurut dia, konsep kepemimpinan bangsa yang berkarakter sempat diaplikasikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, meski pada akhirnya hilang dengan adanya pergolakan politik.
(T.PK-MH/B/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
