Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke wilayah Indonesia tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19 apalagi mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
Selain itu, menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap TKA dari manapun termasuk dari China.
Namun, menurut dia, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat, karena di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Sebelumnya diberitakan rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Berita Terkait
KPU: 37 provinsi sosialisasikan aturan pendaftaran calon independen Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 18:18 Wib
Istana menanggapi rencana Prabowo bentuk "Presidential Club"
Jumat, 3 Mei 2024 13:20 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
Wapres RI dan Menteri Haji Arab Saudi bahas tambahan kuota haji Indonesia
Selasa, 30 April 2024 15:46 Wib
Sesama kelompok WNI berkelahi di Korea Selatan, satu orang tewas
Selasa, 30 April 2024 15:45 Wib
Prabowo menghadiri upacara HUT Kopassus ke 72 di Cijantung
Selasa, 30 April 2024 10:45 Wib
Sekjen Kemenaker RI buka pelatihan berbasis kompetensi di Pangkep
Senin, 29 April 2024 21:38 Wib