Mamuju (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat meminta kepada lembaga penyiaran di Sulbar tidak lagi menayangkan iklan kampanye pilkada pasangan calon bupati dan wakil bupati karena sudah masa tenang.
"Pada masa tenang pilkada, lembaga penyiaran diminta untuk tidak lagi menayangkan iklan kampanye pasangan cabup dan wabup yang bertarung di pilkada empat kabupaten di Sulbar," kata komisioner KPID Sulbar Busrang Riandi di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan KPID Sulbar juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan lembaga penyiaran di empat kabupaten di Sulbar.
"Memasuki hari tenang, tidak menutup kemungkinan, ada kampanye siluman di lembaga penyiaran ini akan kita awasi," ujarnya.
Menurut dia, iklan layanan masyarakat yang diawasi adalah iklan mengenai perjalanan paslon pilkada sejak pendaftaran hingga berakhirnya kampanye.
"KPID akan terus mengingatkan lembaga penyiaran untuk mematuhi aturan pilkada dan akan terjun ke lapangan melakukan pemantauan dan pengawasan isi siaran," katanya.
Ia juga mengatakan lembaganya akan mengawasi kepatuhan lembaga penyiaran di Sulbar untuk tidak merilis hasil penghitungan suara sebelum waktunya ditetapkan penyelenggara pilkada.
"Lembaga penyiaran yang melanggar, sanksi yang akan diberikan teguran berupa teguran tertulis dan penghentian program siaran hingga pencabutan izin," ujarnya.
Ia juga berharap, penyelenggara pilkada dapat menjaga dan menjalankan protokol kesehatan, sebagai adaptasi kebiasaan baru dalam pilkada serentak 2020.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel mencanangkan Gerakan Peduli Stunting di Wajo
Senin, 22 April 2024 22:57 Wib
MK menolak dalil Amin soal dugaan pelanggaran kampanye Prabowo Subianto
Senin, 22 April 2024 14:50 Wib
MK menolak dalil Amin soal Twitter Kemenhan untuk kampanye 02
Senin, 22 April 2024 13:19 Wib
Polrestabes Makassar tetapkan Caleg DPR RI jadi tersangka dugaan politik uang
Senin, 11 Maret 2024 5:47 Wib
BPJPH Kemenag kampanyekan Wajib Halal Oktober 2024 di Makassar
Rabu, 6 Maret 2024 10:29 Wib
Pilpres 2024 - Prabowo : Kampanye telah selesai, kita harus bersatu kembali
Kamis, 15 Februari 2024 6:51 Wib
Airlangga: Film dokumenter "Dirty Vote" bentuk kampanye hitam
Senin, 12 Februari 2024 14:42 Wib
Tim terpadu menertibkan ratusan APK Pemilu 2024 di Makassar
Senin, 12 Februari 2024 0:39 Wib