DPRD Bantaeng Sepakat Terima KUA dan PPAS

Selasa, 21 Desember 2010 04:46 WIB

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bantaeng sepakat menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2011 yang diajukan Pemda (eksekutif).

FPG melalui juru bicaranya Darmawati, F-PAN melalui Bakri HD, FPD melalui Ansar, F-Kitabum melalui Nurdin Halim dan F-NMB melalui Anas Hasan pada sidang paripurna yang membahas KUA dan PPAS di gedung DPRD Bantaeng, Senin, menyatakan menerima Rancangan KUA dan PPAS 2011 tersebut.

Sebagai tanda penerimaan rancangan itu, Ketua DPRD Bantaeng Hj Novrita Langgara bersama para Wakil Ketua Darwis dan Alim Bahri serta Wakil Bupati Bantaeng HA Asli Mustadjab menandatangani naskah kesepakatan tersebut.

Program prioritas yang diajukan Pemda meliputi pengentasan kemiskinan, perwujudan kabupaten benih berbasis teknologi dan The New Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Sulsel.

Juru bicara F-NMB Anas Hasan mengatakan, pembahasan program ini sangat spektakuler karena hanya dilakukan dalam waktu dua hari oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan langsung mendapat persetujuan dewan.

"Inilah pembahasan tercepat sejak anggota DPRD Bantaeng dilantik," tuturnya. Ia berharap, konsep tersebut dapat dijadikan pedoman dan dikawal dengan baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengawalan sangat penting sebab kini bukan lagi waktunya banyak bicara, namun diharapkan lebih banyak kerja dan menjadi bukti di tengah masyarakat. Harapan yang sama juga dikemukakan fraksi-fraksi lainnya.

Juru bicara F-Kitabum Nurdin Halim bahkan mengimbau SKPD agar tetap memprioritaskan program 2010 yang belum sempat terselesaikan. "Kalau bisa, program yang tertunda pada 2010 menjadi prioritas pada 2011, terutama program yang bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan," pintanya.

Ini penting sebab Kabupaten Bantaeng sudah dikeluarkan dari catatan sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Demikian pula dengan tekad menjadi kabupaten penghasil benih berbasis teknologi agar benar-benar dipersiapkan.

Hal tersebut penting agar lebih berdaya guna, tambah Darmawati, juru bicara FPG. Fraksi dari partai berlambang pohon beringin tersebut berharap Pemda mengalokasikan anggaran sesuai peruntukannya.

Karena itu, SKPD hendaknya memperhatikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), tambah Ansar yang menjadi juru bicara FPD. (T.pso-102/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.