MRP MINTA DANA OTSUS DISIMPAN DI BPD PAPUA
Jayapura, 10/11 (ANTARA)- Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta pihak berwenang agar mengusut pengalihan dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua DI bank lain dan semestinya dana Otsus itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.
Permintaan itu dikemukakan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP, Vitalis Yumte,SPd kepada wartawan di Jayapura, Senin.
Menurut Yumte, sumber resmi di BPD Papua bahwa dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat dua tahun terakhir untuk pembangunan di Papua semestinya disimpan di BPD Papua tetapi permintaan oknum pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dialihkan disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.
Pengalihan penyimpanan dana ke Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura atas kebijakan oknum pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, sehingga sangat mempengaruhi aktifitas pembangunan di provinsi ujung timur Nusantara itu.
Dana Otsus Papua yang disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura memperoleh bunga yang cukup tinggi, katanya.
Untuk itu,Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH selaku penguasa di provinsi ujung timur Nusantara segera mengambil tindakan tegas mengembalikan dana Otsus Bagi Provinsi Papua yang disimpan di Bank Mandiri Syariah Cabang Jayapura ke BPD Papua, apalagi Bank Syariah Mandiri itu bergerak di kota-kota besar di Papua dan Papua Barat.
Yumte mengatakan, sebelum terjadi pergeseran pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua, apalagi semakin disanter Kepala Biro Keuangan Ahmad Hatari dilengser, dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar Rp1,2 trilyun itu dikembalikan tersimpan di BPD Papua.
Dikemukakan, MRP akan terus mendesak pemerintah (Gubernur) dan DPR Provinsi (DPRP) Papua, Komisaris Utama yang juga Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), para bupati/walikota selaku pemegang saham BPD Papua agar menuntaskan masalah pengalihan penyimpanan dana Otsus Bagi Provinsi Papua di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.
Jika dana Otsus Bagi Provinsi Papua itu dialihkan ke bank swasta lain termasuk Bank Syariah Mandiri itu, maka pejabat yang berusaha mengalihkan penyimpanan dana tersebut harus ditindak tegas, tegas Yumte.
Dia menduga praktek itu berlangsung lama sehingga tersebar khabar pencairan dana pembangunan di Papua selalu molor, sehingga pembangunan selama dua tahun Barnabas Suebu menjadi gubernur 25 April 2006 berjalan lamban.
Masalah kinerja BPD dan kepemimpinan Hatari di Karo Keuangan Setda Provinsi Papua menjadi salah satu topik menarik yag disoroti warga masyarakat yang melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Papua dan DPRP Papua, Selasa (4/11), maka pejabat yang berwenangan menindak-lanjuti secara serius, pintanya.
Menjawab pertanyaan, Yumte juga meminta Gubernur Papua, Barnabas Suebu segera mengeluarkan SK dan melantik Direktur Utama (Dirut) BPD Papua yang kosong selama dua tahun ini setelah ditinggalkan Onesias Fairyo.
***8***
(T.S020/B/C001/C001) 10-11-2008 09:28:57
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
