Pemkab Pertimbangkan Dampak Kerja Sama dengan Askes

Rabu, 20 Juli 2011 02:53 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum memperjelas kerja sama jaminan kesehatan warga yang ditangani PT Askes Cabang Polman, sebelum mempertimbangkan dampak buruk yang bisa terulang saat dilakukan kerja sama pada tahun 2010.

"Sampai saat ini kami belum ada keputusan dan akan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak di lingkup Pemkab Polman untuk mempertimbangkan dampak yang bisa terjadi jika kerja sama ini dilanjutkan," ujar Sekretaris Kabupaten Polman, Natsir Rahmat di Polman, Selasa.

Ia mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Polman, Direktur RSUD Polman, dan beberapa unsur yang dianggap memiliki pertimbangan khusus untuk membicarakan tindak lanjut kerja sama yang seharusnya sudah berjalan, sebab data warga yang terakomodir dalam jaminan kesehatan telah dikeluarkan oleh Dinkes Polman.

Sekkab mengakui masih terdapat permasalahan dampak yang akan timbul jika kerja sama tersebut tetap dilanjutkan dengan pertimbangan jaminan kesehatan terhadap warga Polman bisa dirasakan secara merata dan mampu memberikan pelayanan maksimal.

"Kita akan pikirkan dampaknya dan ini merupakan permasalahan. Untuk itu kami akan berkoordinasi dengan Dinkas Polman dan Direktur RSUD Polman serta beberapa dinas yang terkait atas berjalannya program jaminan kesehatan yang dijalankan PT Askes," tukas Natsir.

Terkait sisa anggaran kerja sama, Sekkab mengaku PT Askes telah mengembalikan sisa anggaran melalui rekening Pemkab Polman dan anggaran tersebut tetap akan digunakan untuk jaminan kesehatan warga oleh Pemkab Polman jika kerja sama dengan PT Askes disepakati untuk dihentikan.

Sementara, Direktur RSUD Polman, Nurwan Katta pernah mengatakan bahwa Pemkab Polman sangat dirugikan dengan kerja sama yang dijalankan dengan PT Askes melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) kerena menimbulkan dampak terlantarnya sejumlah warga yang tidak terakomodir dalam jaminan tersebut.

Padahal, kerja sama ini ditujukan untuk mengakomodir sejumlah warga yang tidak tercatat dalam jaminan kesehatan masyarakat yang ditanggulangi pemerintah pusat, namun hal tersebut tidak terjadi dan menunjukkan dampak yang buruk terhadap warga.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan DPRD Polman, Abdul Rahim mengatakan, jika kerja sama ini menimbuklan dampak yang buruk terhadap warga, sebaiknya Pemkab Polman tidak perlu lagi melanjutkan kerja sama dengan PT Askes.

Salah satu alternatif yang bisa ditempuh adalah jaminan kesehatan yang dikelola sendiri oleh Pemkab Polman melalui dinas dan pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Dinkes Polman dan RSUD Polman. (T.PSO-284/J006)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.