Polman Butuh Rp5,8 untuk Jamin

Senin, 24 Oktober 2011 21:14 WIB

Polewali Mandar, Sulbar (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk mencakup seluruh warga miskin dan hampir miskin dalam program jaminan kesehatan.

Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Sukirman di Polewali Mandar, Senin, mengatakan, saat ini Pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 0,2 persen dari APBD untuk membiayai program jaminan kesehatan bagi seluruh warga miskin dan hampir miskin.

Ia mengatakan, dari 0,2 persen APBD Polman, jumlahnya sebesar Rp500 juta yang dialokasikan setiap tahun melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sementara, jumlah warga yang harus dicakup jauh lebih besar dibanding jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut.

"Dalam sistem pendataan yang dijalankan Pemkab Polman melalui PDKBM (Pemutakhiran Data Kemiskinan Berbasis Masyarakat), warga miskin dan hampir miskin yang harusnya terakomodasi dalam Jamkesda sebesar 152.804 orang, namun hanya mampu ditangani sebanyak 138.000 orang," katnaya.

Sisanya dianggap tidak mampu terakomodasi lagi akibat keterbatasan anggaran yang disanggupi oleh Pemkab Polman sebab masih banyak program kesehatan lain yang harus dilaksanakan.

Selain yang tidak terakomodasi dalam Jamkesda, masih banyak warga lain yang juga tidak terakomodasi dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta jaminan kesehatan yang dijalankan melalui kerja sama pihak ketiga.

"Bahkan jika kami kalkulasi, hampir empat kali lipat warga Polman yang belum bisa mendapatkan jaminan kesehatan sebab anggaran yang tersedia hanya sebatas menanggulangi beberapa persen warga yang masuk dalam kategori miskin dan hampir miskin," tuturnya.

Sukirman menyebutkan, selain anggaran yang disediakan oleh Pemkab Polman, Pemrov Sulbar juga memberikan bantuan anggaran sebesar 30 persen dari total jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemkab yaitu sebesar Rp150 juta.

Namun, tambahan dari Pemprov Sulbar dianggap belum memadai, anggaran yang dibutuhkan sangat besar seiring penambahan warga yang akan diakomodasi dalam jaminan kesehatan tersebut sebab warga hampir miskin juga tetap harus mendapatkan klaim.

Untuk itu, kata Sukirman, selain upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Polman dan Pemprov Sulbar, bantuan pemerintah pusat sangat penting sebab jumlah anggaran yang dibutuhkan tidak mampu ditanggulangi melalui alokasi APBD.(T.PSO-284/B/N002)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.