Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun ini mencatat adanya lonjakan aduan konsumen di sektor finansial atau jasa keuangan yang hingga 16 Desember 2021 mencapai 2.152 laporan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 226 aduan.
Wakil Ketua Komisi 3 BPKN Andi Muhammad Rusdi Galigo dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Senin, mengatakan sektor jasa keuangan menjadi paling banyak pengaduannya karena terdapat laporan konsumen yang masuk cukup banyak dalam hal pengaduan di subsektor asuransi.
"Subsektor asuransi juga merupakan pengaduan terbanyak dengan nilai kerugian terbesar yaitu Rp2 triliun lebih," kata Andi.
Beberapa pengaduan yang dilaporkan terkait leasing dengan mayoritas permasalahan soal penarikan kendaraan, restrukturisasi, dan cara penagihan oleh debt collector.
Perihal pengaduan terkait asuransi, permasalahan yang cukup banyak dilaporkan adalah mengenai klaim asuransi, asuransi yang pailit, dan gagal bayar.
Terkait perbankan, permasalahan yang cukup banyak terjadi yaitu tunggakan angsuran akibat pandemi, kartu kredit yang digunakan oleh orang lain, dan dana nasabah yang hilang. Kemudian laporan terkait investasi paling banyak mengenai ingkar janji perusahaan investasi.
"Selain itu laporan dalam hal pengajuan pinjaman, permasalahan cukup banyak adalah sistem cara penagihan, dan bunga pinjaman yang tinggi. Laporan pengaduan nonbank permasalahan paling banyak pada simpanan gagal bayar deposito," katanya.
Selain itu, BPKN juga mencatat laporan pengaduan terkait pembelian perumahan, lokapasar, jasa telekomunikasi, jasa transportasi, barang elektronik, listrik dan gas rumah tangga, obat dan makanan, serta layanan kesehatan. Secara total terdapat 3.211 pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat sepanjang 2021 dengan potensi kerugian mencapai Rp2,45 triliun.
Berita Terkait
Pemprov Sulsel dan BPKN sinergi pemberantasan phishing perbankan
Kamis, 16 Februari 2023 9:37 Wib
BPKN menilai UU Perlindungan Konsumen perlu direvisi
Rabu, 21 Desember 2022 15:39 Wib
BPKN dukung Presiden Jokowi larang ekspor minyak goreng
Minggu, 24 April 2022 10:51 Wib
BPKN sarankan pemerintah beri sanksi tegas oknum pelaku usaha terkait minyak goreng
Kamis, 7 April 2022 18:19 Wib
BPKN rekomendasikan pemerintah kembalikan HET minyak goreng dan DMO
Kamis, 7 April 2022 18:10 Wib
BPKN ingatkan konsumen tak tertipu iming-iming diskon palsu Harbolnas
Minggu, 12 Desember 2021 19:50 Wib
BPKN dukung Kepolisian NTT operasi harga bahan bangunan
Kamis, 8 April 2021 12:33 Wib
BPKN usul vaksin mandiri paling mahal Rp100 ribu sesuai standar WHO
Senin, 14 Desember 2020 16:08 Wib