DPRD Bantaeng Sahkan APBD Perubahan

Minggu, 13 November 2011 04:04 WIB

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Setelah melalui beberapa kali pembahasan, DPRD Kabupaten Bantaeng akhirnya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2011 menjadi Perda.

Palu sidang pengesahan tersebut diketuk Ketua DPRD Hj Novrita A Langgara yang memimpin sidang setelah seluruh fraksi dalam pendapat akhirnya menerima Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2011 menjadi Perda APBD di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Ketua DPRD Bantaeng bersama Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah kemudian menandatangani naskah pengesahan tersebut disaksikan Wakil Ketua DPRD Darwis dan Alim Bahri L Tana.

Selain itu, hadir pula unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemda Kabupaten Bantaeng.

APBDP yang disahkan itu berisi rencana pendapatan sebesar Rp481,5 miliar lebih, meningkat Rp101,8 miliar (26,8 persen) dibanding APBD Pokok dan dana perimbangan yang mencapai Rp367,2 miliar lebih, meningkat Rp25,8 miliar lebih.

Meski begitu, rencana belanja mengalami lonjakan sebesar Rp503,3 miliar lebih meningkat 48 persen dibanding APBD Pokok sehingga terjadi defisit Rp16,4 miliar.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah berjanji melakukan efisiensi pembiayaan yang dianggap tidak efektif.

Selain itu, masih ada sumber pendapatan lain yang diharapkan dari berbagai sektor, terangnya.

Menurut Bupati Nurdin Abdullah, Pemerintah Pusat juga menjanjikan dana Rp19 miliar atas keberhasilan pengesahan APBD tepat waktu selama tiga kali berturut-turut.

Selain syarat tersebut, juga masih ada syarat sesuai MDGs yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan derajad kesehatan masyarakat.

"Saya kira persyaratan tersebut sudah dipenuhi sebab pertumbuhan ekonomi Bantaeng tiga tahun lalu berada pada urutan 18 dan pada 2010, daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini sudah berada pada urutan lima," urainya.

Sedang angka kemiskinan 10,5 persen, pengangguran lima persen, tambah Nurdin Abdullah yang berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus dipelihara dan ditingkatkan untuk mewujudkan daerah berjuluk Butta Toa menjadi daerah terkemuka di bagian selatan Sulsel berbasis desa mandiri.

"Yakinlah, dengan citra yang sudah terbangun, kita tidak sulit mencari dana," kuncinya.

Sebelumnya, seluruh fraksi memuji keberhasilan pembangunan daerah ini. Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara H Mappiare mengatakan, meski terjadi devisit anggaran, namun ia percaya eksekutif mampu mempertanggungjawabkan karena devisit tersebut masih realistis.

Fraksi Bangkit Membangun Ummat dengan juru bicara Kamaruddin menilai APBD Perubahan memberi peluang kepada SKPD untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Fraksi PAN melalui juru bicara Fitriana Fachruddin menilai APBD Perubahan sebagai penyempurnaan untuk mempertajam sasaran program ke depan.

Fraksi ini juga memahami tantangan dan kendala yang dialami eskekutif dalam pengelolaan anggaran yang baik.

Selain itu, Fraksi Nurani Memajukan Bangsa melalui juru bicara Nurhayati memuji keberhasilan pembangunan yang menjadikan Bantaeng tidak hanya di kenal di tanah air tetapi kini sudah sampai ke manca Negara.

Perubahan di Bantaeng kini sudah terlihat mulai dari batas Jeneponto hingga batas Bulukumba. Dari pesisir hingga pegunungan. Bahkan penataan dalam kota sudah sangat membanggakan.

Selain itu, terang Nurhayati, layanan sosial dan kesehatan serta sarana penunjang perekonomian seperti pasar, dan sejumlah fasilitas lainnya telah memikat investor menanamkan modalnya di daerah ini.

Perubahan tersebut, nilai fraksi yang menghimpun 10 legislator berbagai partai ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan dirasakan sangat kencang dalam tiga tahun terakhir.

Penilaian yang sama juga dikemukakan Fraksi Partai Demokrat. Meski begitu, Juru bicara fraksi Anshar, mengingatkan SKPD agar menghindari program pembangunan fisik karena tenggat waktu yang sangat terbatas.

"Waktu kita tinggal sebulan sehingga sangat tidak memungkinkan untuk pekerjaan fisik," ujar legislator termuda di Bantaeng itu. (T.KR-HK/F003)