Jakarta (ANTARA) - Opsi kebijakan kurikulum prototipe yang ditawarkan Kemendikbudristek diyakini bisa membantu untuk pemulihan kehilangan atau kemunduran capaian pembelajaran (learning loss) akibat kondisi pandemi.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, saat hadir dalam webinar bertajuk "PTM di Tengah Kasus Omicron yang Beranjak Naik, Bagaimana Orang Tua Menyikapinya".
“Ini salah satu upaya untuk mendorong tidak terjadinya demotivasi bagi anak-anak dan orang tua,” ujarnya, pada Jumat.
Ia menjelaskan bahwa kurikulum prototipe merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi COVID-10 atau kurikulum darurat (KD) yang telah diperbaiki dan disempurnakan yang isinya jauh lebih sederhana dan esensial dibandingkan kurikulum 2013.
Kurikulum prototipe, lanjut Sri, mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar.
Keyakinan bahwa kurikulum prototipe dapat memulihkan learning loss didukung oleh hasil evaluasi oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang menyebutkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada sekolah dengan kurikulum 2013.
“Ada 30 persen lebih satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum khusus dan alhamdulillah penurunan capaian belajar tidak begitu ekstrem,” kata Sri.
Opsi kurikulum prototipe ditawarkan Kemendikbudristek untuk diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2022/2023. Sri mengatakan saat ini pihaknya baru mewajibkan kepada sekitar 2.500 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB yang terpilih dari 111 Kabupaten/Kota sebagai sekolah penggerak.
“Di tahun 2022 ini, kami memberi kesempatan kepada seluruh sekolah yang memang sudah siap untuk menggunakan kurikulum prototipe yang lebih simpel, sederhana, dan berisi KD yang esensial,” ujarnya.
Selain menawarkan opsi kurikulum prototipe, Kemendikbudristek juga mendorong sekolah untuk mengoptimalkan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai dengan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri sebagai upaya lain untuk memulihkan learning loss.
Sri mengatakan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terlalu lama telah menimbulkan dampak kemunduran kualitas capaian pembelajaran. Selain itu, terjadinya kenaikan angka putus sekolah selama masa pandemi juga mengkhawatirkan.
Ia menambahkan masalah-masalah dalam dunia pendidikan lainnya selama pandemi juga turut muncul termasuk penurunan kualitas karakter dan kedisiplinan peserta didik hingga tingginya kasus kekerasan pada anak selama berdiam diri di dalam rumah.
“Kami juga mendorong PTM ini dalam rangka memperbaiki keadaan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran yang harus kita kejar setelah dua hingga empat semester ini kita melakukan PJJ,” kata Sri.
