Nelayan Sulbar Harap Bantuan Tepat Sasaran

Sabtu, 4 Februari 2012 14:21 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Masyarakat nelayan di Provinsi Sulawesi Barat, berharap bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)senilai Rp21,5 miliar disalurkan tepat sasaran.

"Kami sangat berbahagia, namun tetap cemas karena terkadang bantuan tak disalurkan sesuai kebutuhannya. Banyak bantuan selama ini justeru di manfaatkan oleh oknum di Dinas Keluatan dan Perikanan setempat,"kata Hamsih Ketua Kelompok Nelayan Simbar Allo di Mamuju, Sabtu.

Karena itu kata dia, pengelola anggaran bantuan pusat ini tidak diskriminatif memberikan bantuan kepada komunitas nelayan.

"Biasanya jika kami meminta bantuan untuk masyarakat nelayan maka prosesnya sangat rumit. Makanya, kita harap bantuan itu disalurkan sesuai peruntukkannya tanpa menyulitkan para nelayan, "katanya.

Sebelumnya, Menteri Keluatan, Syarif C. Sutardjo menyampaikan, bantuan senilai Rp21,5 miliar itu untuk nelayan dan petambak yang tersebar pada empat kabupaten di Sulbar.

"Kabupaten di Sulbar yakni Kabupaten Majene, Polman, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa mendapatkan bantuan, kita harap bisa dikelola secara optimal,"katanya.

Ia mengatakan, salah satu bantuan tersebut diantaranya adalah pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pengolahan yang nilainya mencapai sekitar Rp2,3 miliar.

Selain PUMP, bantuan yang diberikan juga berupa enam unit bantuan kapal Inka Mina, 30 paket sarana perikanan tangkap, dua unit rumah ikan, bantuan budidaya rumput laut berupa depo, 50 unit cool box, speed boat serta satu unit excavator.

Sharif berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat memberi kemudahan kepada nelayan, sehingga nelayan dapat melaksanakan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dengan baik.

"Karena bantuan tersebut besar manfaatnya dalam upaya peningkatan produksi perikanan serta kesejahteraan nelayan yang selama ini masih dirasakan kurang," katanya.

Lebih lanjut, untuk mendukung kesejahteraan para nelayan, Sharif juga menyerahkan bantuan berupa sarana air bersih, paket bantuan belajar anak pelaku utama, sertifikat hak atas tanah nelayan (sehat) dan 10.000 kartu nelayan.

Sementara itu, dalam merealisasikan program pengembangan sarana infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) skala B di Kabupaten Majene, Sharif menyerahkan bantuan tahap awal berupa Masterplan dan detail desain PP Palipi senilai Rp21 juta kepada Pemprov Sulawesi Barat.

Ia mengatakan, proyek PPN Palipi Majene diperkirakan memakan biaya sebesar Rp600 miliar.

Anggaran tersebut 10 persennya berasal dari APBN, selebihnya dari Islamic Development Bank (IDB).

IDB merupakan bank korporate negara-negara Islam. Lembaga ini juga akan menyumbang anggaran pembangunan PPN di Majene. " Bahkan, jumlahnya lebih banyak dibanding alokasi dari APBN," katanya PPN yang dibangun itu nantinya akan menjadi pusat pelabuhan ikan nelayan dan tempat transaksi perdagangan ikan terbesar di provinsi ini.

Sharif menuturkan, pelabuhan ikan di Sulawesi Barat itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang pendingin agar ikan nelayan yang ditampung awet dan menjadi salah satu tempat transaksi ikan terbesar.

Oleh karena itu, dengan dibangunnya pabrik pengolahan ikan yang berdekatan dengan PPN Palipi maka akan dapat membangun industri perikanan di Sulbar, karena ikan yang dipasok di PPN Palipi dapat langsung diolah di pabrik pengolahan ikan, dan hasil ikan yang sudah diolah tersebut maka akan bernilai ekonomi tinggi dan memacu peningkatan ekonomi daerah. (T.KR-ACO/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.