Warga Pulau Bone Tuntut Pendidikan Layak

Kamis, 9 Februari 2012 20:11 WIB

MAKASSAR - AKSI PENDIDIKAN PULAU. Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pendidikan Pesisir Pulau Bone Tambung, berunjukrasa di kantor Dinas Pendidikan Makassar, Sulsel, Kamis (9/2). (FOTO ANTARA/Yusran Uccang)

Makassar (ANTARA News) - Puluhan warga Pulau Bone Tambung Makassar Sulawesi Selatan didampingi Aliansi Masyarakat Pesisir melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Makasssar dan DPRD menuntut pendidikan layak di Pulau.

Dalam Aksinya, di Makassar, Kamis, mereka mendesak agar pendidikan di tingkat SD dan SMP layak. Tenaga pengajar baik guru berpredikat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak tiga orang dan tenaga honorer dua orang tidak melaksanakan profesinya sebagaimana mestinya.

"Mereka hanya mengajar sekali dalam sepekan dan lebih banyak libur, mereka makan gaji buta, belum lagi kepala sekolahnya semena-mena, masa beberapa anak sekolah sudah selesai belum mendapat ijasah, padahal sudah lima tahun selesai," kata koordinator aksi, Asri.

Hal tersebut dibenarkan Nasir salah warga pulau. Ia mengaku, pendidikan SD dan SMP Pulau Bone Tambung yang berada di Pulau Barang Caddi Kelurahan Ujungtanah Kecamatan Ujungtanah Makassar tidak layak. Guru-guru tidak mengajar secara maksimal, bahkan Kepseknya diduga menyalagunakan wewenang dan termasuk Dana Bantuan Operasinal (BOS).

"Beberapa anak sudah tamat tapi belum mendapat ijasah, padahal sudah lima tahun lulus, belum lagi ada anak tidak lulus SD dan baru kelas V malah langsung masuk SMP padahal belum selesai disekolah itu,"katanya.

Berdasarkan data anggaran tahun 2011 yang dikucurkan negara untuk pendidikan gratis kota Makassar sebsar Rp5,7 miliar sementara biaya operasional pendidikan gratis data Bappeda sebesar Rp2,9 miliar. Sedang pembiayaan penyelengara pendidikan gratis sebesar Rp276 juta.

Tidak hanya itu menurut warga, hampir 20 tahun terakhir warga pulau tersebut tidak mendapat bantuan pendidikan layak untuk menyekolahkan anaknya, ditambah infrastruktur sekolah yang jauh dari standar layak.

"Kami menuntut agar Disdik Kota Makassar segera menindaklanjuti dan mencopot kepala sekolah tersebut karena dinilai tidak becus. Pemerintah dan DPRD Makassar harus segera menyikapi persolan ini, sebab pendidikan berhak didapatkan semua orang tanpa terkecuali," ungkap Asri.

Sementara itu, Anggota DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir didampingi Zaenal Beta dan Bakhrif Arifudin saat menerima pengunjuk rasa mengatakan akan segera menindaklanjuti persoalan itu.

"Kita akan lakukan pertemuan dengar pendapat antara Disdik Kota Makasssar, Kepala sekolah yang bersangkuatan juga dipanggil dan warga pulau Bone Tambung. Persoalan ini sebelumnya sudah mencuat oleh kerana itu akan segera dibahas untuk mencari jalan keluar," kata Wahab. (T.KR-DF/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.