Program Anggur Merah Berpeluang Gantikan PNPM-MPD

Kamis, 16 Februari 2012 15:52 WIB

Kupang (ANTARA News) - Program Desa/Kelurahan Mandiri "Anggur Merah" yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2011, berpeluang menggantikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang akan berakhir pada 2014.

Peluang ini, setelah Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dari Kantor Wakil Presiden mengunjungi beberapa desa "Anggur Merah" untuk melihat pelaksanaan program di lapangan dan berkesimpulan bahwa, program ini sangat tepat untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wayan Darmawan, di Kupang, Kamis.

Program Desa Mandiri Anggur Merah (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) adalah program pembangunan ekonomi rakyat yang diluncurkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya pertama pada 20 Desember 2010 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-52 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam program ini, setiap desa/kelurahan diberikan suntikan dana hibah sebesar Rp250 juta dari APBD NTT untuk usaha ekonomi produktif.

Dana ini tidak dikembalikan kepada pemerintah tetapi menjadi modal di desa dan seluruh masyarakat desa bisa memanfaatkan dana itu untuk usaha ekonomi produktif, tanpa harus ke kota untuk mengajukan pinjaman di bank.

Pada setiap desa ini pula ditempatkan seorang petugas yang direkrut pemerintah sebagai pendamping kelompok masyarakat (PKM) di desa untuk membentuk kelompok, sekaligus membantu mempersiapkan masyarakat dalam menyiapkan usaha ekonomi produktif.

"Bagaimanapun kita harus bangga bahwa, Program Desa Mandiri Anggur Merah akan menjadi salah satu referensi bagi pemerintah pusat dalam menyiapkan program pemberdayaan ekonomi nasional, menggantikan PNPM-MPd yang akan berakhir pada 2014," katanya.

Mengenai daya tarik bagi Tim Koordinasi Nasional, dia mengatakan, mereka tertarik karena selain program ini berdampak langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan yang luar biasa dari lembaga-lembaga internasional.

Banyak lembaga internasional yang memberikan dukungan karena menilai program ini langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan lebih cepat menciptakan kemandirian masyarakat di pedesaan, katanya.

Masyarakat desa kata dia, diberi kepercayaan untuk mengelolah uang ratusan juta untuk membangun usaha dan tidak pernah dilakukan dimanapun.

"Belum ada program seperti ini. Semua program yang diluncurkan pemerintah maupun lembaga internasional sebelumnya, tetap dikendalikan pemerintah. Rakyat hanya sebagai penikmat dan tidak diberi ruang untuk belajar hidup mandiri," katanya.

Inilah yang mendorong banyak sekali lembaga internasional yang mengucurkan jutaan dolar untuk memberikan dukungan terhadap program ini, setelah melakukan studi dan evaluasi pelaksanaan program ini di lapangan, kata Wayan Darmawan. (T.B017/I006)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.