
BKKBN Sulbar akan Programkan LIBI 2012

Mamuju (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat akan memprogramkan Lingkaran Biru (LIBI) untuk memaksimalkan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada 2012.
Kepala BKKBN Provinsi Sulbar Abdullah Kemma di Mamuju, Minggu, mengatakan untuk memaksimalkan program keluarga nerencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) dan upaya pengendalian penduduk, LIBI diprogramkan kembali di Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan, program LIBI untuk memaksimalkan KB-KR diluncurkan kembali, ini juga untuk meningkatkan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB melalui jalur swasta.
"Dalam rangka menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi seluruh masyarakat Sulbar, jalur swasta dibuka kembali melalui program LIBI untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur menengah ke atas," katanya.
Menurut dia, ketersediaan alat kontrasepsi di masyarakat melalui program LIBI bentuknya variatif di antaranya melalui "social marketing", "gathering", dan "rebuilding" tanda LIBI.
Ia mengatakan, program LIBI yang pernah dihilangkan namun kini diprogramkan kembali karena pemerintah hanya mengalokasikan alat kontrasepsi gratis bagi 30 persen masyarakat Indonesia yakni masyarakat yang hidup dalam keadaan prasejahtera atau keluarga miskin.
"Sedangkan 70 persen masyarakat dari keluarga mampu tidak diberikan alat kontrasepsi gratis," ujarnya.
Program LIBI yang melibatkan jalur swasta dapat memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi masyarakat yang tidak mendapatkannya secara gratis. Ini untuk melaksanakan dan menyukseskan program KB-KR.
Ia mengatakan, di Sulbar saat ini tercatat 57.996 orang peserta KB dan paling banyak menggunakan alat kontrasepsi seperti pil sekitar 21.785 orang, kemudian suntikan 17.154 orang.
"Sementara yang menggunakan kondom sekitar 13.370 orang, implant 3.501 orang, IUD 1.770 orang, MOW 227 orang dan MOP 189 orang," katanya.
Ia mengatakan, meski peserta KB cukup tinggi di Sulbar yang berpenduduk 1,2 juta orang, alat kontrasepsi masih terbatas sehingga butuh tambahan agar menyentuh seluruh masyarakat Sulbar dan pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan. (T.KR-MFH/E005)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
