DPRD Sulsel Soroti Pabrik Coklat Gowa

Sabtu, 16 Juni 2012 00:30 WIB

Makassar (ANTARA News) - DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pabrik pengolahan coklat di Kabupaten Gowa, Sulsel, yang dinilai tidak efektif dan terkesan menghamburkan uang negara sebanyak Rp17 miliar.

"Kalau tidak difungsikan mesin-mesin itu bisa jadi besi tua. Study kelayakan mengenai pabrik itu kami nilai tidak benar dan kenapa harus ditempatkan di Gowa yang bukan daerah penghasil coklat," kata anggota DPRD Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar di Makassar, Jumat.

Anggota Komisi B membidangi ekonomi dan industri ini menyatakan, pabrik coklat tersebut tidak efektif. Buktinya hingga tiga tahun terakhir sejak dibangun tahun 2009 lalu, sampai saat ini belum beroperasi.

"Kami sudah sampaikan persoalan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel agar pabrik coklat itu diperhatikan dan difungsikan dengan benar, namun dianggap biasa. Kalau seperti itu lebih baik dipindahkan saja ke Kawasan Industri Makassar," ucapnya.

Ia menyebutkan, anggaran yang digelontorkan untuk membangun pabrik itu cukup besar. Bantuan mesin dari Kementerian Dalam Negeri senilai Rp14 miliar kemudian ditambah Rp3 miliar untuk pembangunan dengan total Rp17 miliar.

"Kami DPRD berfungsi sebagai pengontrol Pemerintah Provinsi, sementara Pempov sendiri tidak melakukan tugasnya dengan benar, ini ada apa," ujarnya.

Berkaitan dengan keinginan Pemprov berencana memberikan hibah ke Pemerintah Gowa, langsung ditanggapi keras Politisi PAN ini dengan menolak, tidak ada proses hibah.

"Itu tidak bisa dihibahkan, sebab pabrik itu masuk dalam aset Pemprov yang harus disetujui dewan kalau ingin dilepaskan dan prosesnya tidak mudah," ucapnya.

Pabrik Coklat yang ditempatkan di Gowa, lanjutnya, hanya memproduksi dalam bentuk bubuk dan bukan bijih coklat. Sementara kendalanya Pemerintah seharusnya memberikan pengelolaan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) namun tidak dilakukan.

Tidak hanya itu, kendala utama adalah bahan baku yang tidak terdistribusi sehingga pabrik tersebut tidak beroperasi. Diketahui pengolahan coklat pada pabrik itu berkapasitas 2,5 juta ton per bulan.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar mengaku, inspirasi pembangunan pabrik itu hanya sebatas perhitungan belaka dan kosong. Padahal ini bisa menguntungkan kalau dikelola dengan benar.

"Ada banyak kesalahan kalau saya melihat persoalan ini. Keinginan ambisius Pemprov tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan. Pengoperasian mesin dan infrastruktur lainnya pasti membutuhkan dana besar dan tidak bisa didanai dari APBD," ucapnya.

Dari pantauan, kawasan pabrik pengolahan bubuk coklat menjadi coklat pabrikan itu ditumbuhi rumput dan ilalang setinggi dua meter. Bahkan mesin-mesin pabrik terlihat mulai berkarat, beberapa warga sekitar menganggap pabrik itu tidak berfungsi.

"Sudah tiga tahun pak pabrik itu tidak jalan, pernah satu kali di tes pada 2011, setelah itu tidak lagi sampai sekarang. Kita malah dijanji akan dipekerjakan tetapi sampai sekarang hanya janji," tutur Asri warga setempat.
(T.KR-DFF003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.