Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar mendukung program strategis nasional (PSN) pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Parepare, namun harus sesuai perencanaan yakni konsep layang atau elevated.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo di Makassar. Senin, menekankan pentingnya pembangunan rel kereta api sesuai perencanaan awal. yakni konsep layang atau elevated.
"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," ujarnya.
Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan di era kepemimpinannya pada periode kedua ini, pihaknya tetap mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Parepare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.
Wali Kota berlatar arsitek itu menyatakan secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dan hal itu bersesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.
"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," katanya.
Namun, saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah melayang (elevated) sehingga dirancanglah jalan arteri, dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.
Wali Kota Makassar pun menjelaskan secara teknis, mengapa konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.
"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedkit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir," ujarnya.
Danny pun mengungkapkan bahwa dapat dipastikan jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade (di atas tanah) maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir seperti di Kabupaten Barru.
"Jika menggunakan konsep itu (grounded, landed, at grade), maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 Meter, sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter, belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed," tambahnya.
Hal yang sangat disayangkan, menurut Danny, karena adanya proses perubahan konsep tidak melibatkan pihak Pemerintah Kota Makassar sama sekali.
Wali Kota Makassar, juga membandingkan dengan kota-kota lain, yang pembangunan rel kereta api telah menggunakan konsep elevated, seperti di Palembang, Medan dan Bandung.
"Masa kota lain bisa elevated, Makassar tidak, ini siri'na pacce (harga diri)," tegasnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berkomitmen bersama untuk mendukung program strategis nasional.
"Mendengar penjelasan dari Wali Kota Makassar, tentunya DPRD akan bersama mengawal Wali Kota Makassar, dengan konsep desain yang telah ditetapkan di awal (elevated), dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak bagi masyarakat jika menggunakan desain yang berbeda," lanjutnya.
Apalagi jika bercermin pada kota lain, menurut Rudianto, pembangunan jalur kereta api di Makassar sangat memungkinkan menggunakan konsep elevated.
"Hari ini kita jelaskan kepada publik seperti inilah kondisinya, jadi tidak ada kata menolak, kami dukung penuh. Tapi kalau ada program, jangan setengah-tengah, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur," ucapnya.
