Provinsi Sulbar mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga pangan IKN

Senin, 1 Agustus 2022 08:19 WIB

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama melakukan peninjauan pabrik beras UD Madinah di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Minggu (31/7/2022) ANTARA Foto/ M Faisal Hanapi

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempersiapkan diri untuk menjadi daerah penyanggah kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Pulau Kalimantan.

"Pemerintah Sulbar terus berupaya melakukan berbagai cara termasuk menyusun program peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menjadi penyanggah kebutuhan pangan IKN," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan Sulbar mampu menjadi daerah penyanggah pangan IKN karena mengalami surplus beras setiap tahunnya dengan produksi mencapai 51 ribu ton per tahun.

Menurut dia, semua pihak di Sulbar akan diminta untuk ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan dan mendukung penguatan pangan nasional.

Bukan hanya produksi beras yang harus ditingkatkan namun produksi pangan lainnya seperti jagung dan kedelai harus digenjot.

"Pemerintah Provinsi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulbar mesti bersinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten beserta dengan para petani, dalam mengembangkan lahan pertanian," katanya.

Sebagai pimpinan pemerintah di Sulbar, Akmal mengaku akan gencar melakukan sosialisasi kepada semua OPD pemerintah, agar mulai melakukan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif.

"Apabila setiap OPD yang jumlahnya 36 unit, mengembangkan pertanian seperti tanaman jagung di atas lahan seluas lima haktere, maka akan dihasilkan ribuan ton jagung, nilai ekonomisnya sangat menguntungkan daerah, dan akan meningkatkan pendapatan daerah jika berhasil dilaksanakan," katanya.

Ia meminta pemerintah tingkat Kabupaten juga mesti segera menyusun program dalam upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan yang tengah mengancam dunia.

"APBD Sulbar pada 2023 akan diarahkan mendukung pembangunan Sulbar sebagai daerah mandiri pangan 2023, dengan mengalokasikan anggaram belanja ketahanan pangan seperti pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatannya," katanya.

Ia mengatakan ancaman resesi ekonomi mesti dihadapi pemerintah dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya.