BNPB Minta Pergantian SKPD tidak Merubah Program
Mamuju (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr Syamsul Ma'arif, meminta agar proses pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak serta merta merubah program yang telah ada, karena memicu daya serap penggunaan anggaran menjadi minim.
"Ini yang menjadi masalah karena terkadang setiap ada pergatian SKPD maka program yang telah ada tidak dilaksanakan. Akibatnya banyak bantuan bencana ke daerah tidak terserap secara maksimal,"kata Kepala BNPB, DR Syamsul Ma'arif saat berada di Mamuju, Rabu.
Karena itu kata dia, dengan banyaknya kasus seperti itu maka ia pun terpaksa harus membuat surat edaran yang ditujukan kepada gubernur agar proses pergantian SKPD dibuatkan sumpah jabatan.
"Surat edaran ini hanya berlaku bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk dibuatkan sumpah jabatan bahwa sanya tidak akan mengubah program yang telah berjalan,"katanya.
Sebab kata dia, terkadang bantuan yang dikucurkan ke daerah untuk penanganan bencana tidak terlaksana secara optimal lantaran ada pergantian pejabatnya.
"Jika itu terjadi, maka BNPB akan kembali mendapat penilaian bahwa kinerja kami tidak becus karena daya serap anggaran yang masih minim,"ungkapnya.
Padahal kata dia, dirinya berkeinginan agar bantuan dana ke daerah itu tidak ada yang dikembalikan ke kas negara melainkan digunaka untuk keperluan penanganan bencana.
"Mengembalikan ke kas daerah juga tidak salah apabila memang tidak dapat digunakan. Tetapi, akan lebih baik jika dana itu disalurkan kepada masyarakat dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan,"urainya.
Symasul yang juga mantan anggota DPR RI ini menyampaikan, kondisi seperti ini tidak terjadi di Sulbar melainkan terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Dia mengatakan, pejabat di daerah tak perlu takut menyalurkan bantuan bencana sepanjang dana itu disalurkan sesuai peruntukannya.
"Buat apa takut jika dana itu memang kita salurkan kepada korban yang tertimpa bencana. Intinya, buatkan data pendukung administrasi terkait penyaluran bantuan bencana,"jelas Syamsul.
Selama ini kata dia, kebanyakan bupati meminta-minta agar diberikan bantuan penanganan pasca bencana. Namun, disesalkan, penggunaan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
Ia juga berharap, agar pemerintah daerah tetap tanggap menghadapi setiap terjadi musibah bencana alam.
"Kita tidak tahu kapan bencana datang. Makanya, kita harus tetap bersiaga menghadapi musibah bencana," katanya. (T.KR-ACO/M019)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
